Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News


BINTANG KEJORA, BENDERA NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA:

Suara hati Nurani Rakyat bahwa, Negara Indonesia, negara Belanda, negara Inggris, negara Amerika dan PBB, Segera mengembalikan Bendera bintang kejora, benderanya Negara Republik Papua Barat yang telah berkibar Tahun 1961-1969 di atas tanah Papua Barat. Jangan di Lipat simpan di sudut Rahasia dibawah Lembaran Negara lain, satu negara punya hak hidup yang telah terjadi diatas batas tanah geografis Papua dan diatas ideologi rakyat Papua Barat. 


Bendera Bintang Kejora Telah di Lipat sedang di Simpan Oleh Negara Indonesia, Negara Amerika, Negara Belanda, dan Negara Inggris karena sudah terjadi berkibar.


Sementar hanya mempermainkan Opor-oporkan politik penipuan diatas kebenaran. Hanya Kepentingan Kekayaan alam Papua Dibawah Bintang kejora telah berkibar di tanah Papua dengan Identitasnya Negara  Republik Papua Barat. 



Segera kembalikan dan bertanggung jawab Pelanggaran HAM, Pelanggaran Kuras Alam Papua, Pelanggaran Ideologi Bangsa papua Rumpun Melanesia Telah Tercipta Oleh Tuhan Allah Sendiri. Dengan Utuskan Rakyat Kulit Hitam Daiatas Tanah Papua Barat. 



Harap Kembalikan Bendera Bintang Kejora dan Negara Federal Republik Papua Barat dengan damai Telah Sembunyikan di balik negara Pengkuras harta kekayaan Rakyat papua. We Want To Referendum) (Agustinus Mote)*

sumber: fb
Posted in: , | Wednesday, December 12, 2012

Benny Wenda representing the Free West Papua Campaign in Guyana, South America














Posted in: , | Tuesday, December 11, 2012

Benny Wenda gives a talk on CBC News in Barbados as well as meeting members of the pan-african movement there.

















Posted in: , |


ILUSTRASI@
LSM. Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan Papua
( KAMPAK Papua )
SIARAN PERS
STOP BICARA PAPUA MERDEKA UNTUK TUTUP KORUPSI DAN KEKERASAN DI TANAH PAPUA BARAT
(Sebuah refleksi Hari Anti Korupsi dan HAM Internasional 2012)

Sekapur Sirih
Tanah dan Manusia Papua selalu dijadikan objek kepentingan berbagai kalangan baik dari Pemerintah Pusat, Gubernur, DPRP, Bupati,Wali Kota, Anggota DPRD, sampai Kepala Distrik dan Kampung yang juga turut didukung oleh pihak yudikatif melalui aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan di daerah. Hal ini bukan barang baru lagi bagi para koruptor dan pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua Barat. Apa saja kejahatan kemanusiaan luar biasa (Extra Ordinary Crimes) yang dilakukan tanpa ada rasa malu lagi, seakan-akan perbuatan jahat mereka itu adalah hal biasa yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan PANCASILA, serta peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Korupsi dan Kekerasan yang terjadi di papua dapat diduga merupakan modus operandi permainan Koruptor dengan stigma Papua Merdeka. Hal ini dapat dibenarkan karena sepajang 1 Januari – Desember 2012, telah terjadi berbagai kasus kekerasan di tanah papua, baik itu Kasus Kekerasan Politik maupun Kriminal murni termasuk Kasus Korupsi. Hal ini diduga kuat terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan ABDN,APBDP, APBD, Royalty Freeport, Migas Bawah Tanah, dan Dana Otonomi Khusus yangmana sejak 2002-2010, Dana sekitar Rp. 28,8 Trilyun oleh BPK-RI bahwa sekitar Rp. 19,1 Trilyun tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemerintahan daerah di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Korupsi dan Kekerasan Modus Operandi Pembungkaman Demokrasi

Ironis memang Dana banyak dikucurkan ke Papua dan Papua Barat, tetapi ternyata tidak mampu mendongkrak perubahan taraf hidup masyarakat adat papua, sebaliknya Papua dan Papua Barat mendapat hadiah provinsi termiskin di Indonesia oleh BPS 2010, sementara prestasi provinsi terkorup di Indonesia menurut Fitra bahwa Papua urutan ke 4 dan Papua Barat urutan ke 6.

Prihatin atas tanah yang kaya akan sumber daya alam, banyak dana digelontorkan ke papua dan papua barat, tetapi masih banyak pula masyarakat adatnya hidup dibawah garis kemiskinan alias tidur beralaskan tanah, berdindingkan papan, dan beratapkan daun sagu maupun ilalang. Pemerintah Indonesia gagal mengangkat harkat dan martabat manusia papua dalam hal kesejahteraan, sebaliknya kekerasan selalu menimpa warga papua, diskriminasi, marjinalisasi, pembungkaman demokrasi, penangkapan, penahanan sewenang-wenangnya, penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hak ulayat, pembunuhan kilat, penghilangan paksa, dan penembakan. Kesemuanya ini adalah bagian dari extra ordinary crimes atau kejahatan kemanusiaan luar biasa. Kasus-kasus Kejahatan Kemanusiaan yang menimpah Manusia dan Tanah Papua seperti; Peristiwa Timika Berdarah 1977, Persitiwa Pengungsian Besar-Besaran 1984-1986 di Jayapura, Peristiwa Biak Berdarah 1996, Peristiwa Wasior Berdarah 2001, Peristiwa Wamena Berdarah n 2003, Peristiwa Pembunuhan Kilat Arnold C Ap, Theys H Eluay, Yawan Yaweni, Yustinus Murib, Kellyk Kwallik, Mako Tabuni, dll, Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Filep Karma, Yusak Pakage, Buchtar Tabuni, Victor Yeimo, Forkorus yaboisembut, Edison Waromi, dkk, serta kasus Kekerasan lainnya seperti Penembakan Misterius turis Jerman di pantai Based G jayapura, dan kekerasan lainnya adalah wajah seharian yang terjadi ditanah papua barat. Untuk itu selama ini kita lupa bahwa sesungguhnya siapa dibalik berbagai peristiwa kekerasan di Tanah Papua Barat, juga diperankan oleh Para Koruptor yang mempermainkan situasi dan kondisi di Papua Barat.
Pernyataan resmi beberapa koruptor di papua yang mengacam KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia adalah wujudnyata, bahwa merekalah yang sengaja menciptakan kondisi di tanah papua barat supaya selalu saja ada konflik dan tidak aman dengan begitu para koruptor ini dapat bebas melakukan apa saja; lihat saja kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi di Freeport Mimika, Jayapura, Manokwari, Nabire, Puncak Jaya, Puncak Ilaga, dan lainnya bahwa dengan uang hasil korupsi mereka membiaya kelempok-kelompok sipil tertentu maupun oknum aparat TNI-Polri untuk melakukan kekerasan supaya para koruptor ini tidak bisa disentuh hukum. Contoh kongkrit bahwa Dr. Jhon Tabo Mantan Bupati Tolikara yang sudah jelas-jelas tersangka dan terdakwa Korupsi sewaktu menjabat Ketua DPRD Jayawijaya 1999-2004 kerugian negara Rp. 7 miliar; Mantan Bupati Waropen Drs. Ones J.Ramandey,MM yang masih bebas berkeliaran padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua kerugian negara Rp.5,2 miliar, Ketua DPRP Papua Drs. Jhon Ibo,MM terdakwa berstatus tahanan kota dengan kerugian negara Rp.5,2 miliar, Ny. Stefra Sodora Dupuy,SE mantan anggota DPRD Mimika yang juga adalah istri Bupati Mimika Klemens Tinal,SE yang sampai saat ini adalah DPO Polda Papua dengan kerugian negara Rp. 5,2 miliar; 23 anggota DPRD Biak Numfor tersangka korupsi yang sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya dengan kerugian negara Rp.700 Juta.; 42 Anggota DPRP Papua Barat melakukan korupsi berjemaha dengan terdakwa Sekda Provinsi Papua Barat Ir.M.L. Rumadas,M.Si dengan kerugian negara Rp. 22 miliar; Sekda ML.Rumadas yang saat ini menjalani proses persidangan dengan kasus korupsi dana DBH senilai Rp. 18 miliar di pengadilan TIPIKOR Manokwari; Bupati Bovendigoel Yusak Yaluwo,SH yang sudah didakwa dan diputuskan hukumannya di pengadilan TIPIKOR Jakarta pusat dan tetap saja dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzy sebagai Bupati terpilih dan masih ditahan di LP.Cipinang hingga saat ini dengan kerugian negara Rp.66,7 miliar; sementara itu Bupati Kabupaten Teluk Wondama Drs. Alberth H. Torey,MM tertangkap tangan dengan Istri keduanya Ny. Vivin Mulyono sedang berpesta NARKOBA jenis sabu-sabu, sudah diputuskan pengadilan negeri manokwari hanya 8 bulan dan dilantik kembali oleh Mendagri Gamawan fauzy sebagai Bupati Kabupaten Teluk Wondama dan Dr. Achmad Hatary dengan kasus pembangunan jalan fiktif di Sorong Selatan kerugian negara Rp.1,9 Miliar tetapi di SP3kan oleh Polda Papua. Moralitas Pemimpin Bangsa Indonesia sudah rapuh dan bobrok; mulai dari kasus korupsi Pajak, Gayus Tambunan dan D. Joko, Hambalan M. Nazaruddin, Wisma Atlit Engelina Sondak, Dana PPID Waode Ida, Travel Check Miranda Gultom,Bailout Century Wakil Presiden Budiono, Simulator Sim Jend.Polisi.Djoko Susilo, dan Menpora Andy Alvian Malarangeng; Inilah wajah Indonesia dengan Negeri Perwayangan yang selalu diterpa isu-isu Kekerasan dan Korupsi tanpa henti-hentinya, maka KAMPAK Papua sebagai salah satu elemen Masyarakat Adat Papua Barat dalam rangka hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember 2012 dan Hari HAM Internasional 10 desember 2012, menyatakan sikap akan tetap terus memerangi Korupsi dan berkampanye untuk menghentikan Kekerasan di Tanah Papua Barat, untuk itu KAMPAK Papua meminta dengan tegas :

1. Kepada Presidium Dewan Papua (PDP) segera ambil langka tegas untuk menyelesaikan berbagai konflik kekerasan di Tanah Papua Barat dengan melakukan dialog bersama Presiden Republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono

2. Kepada seluruh Koruptor di Tanah Papua supaya berhenti menggunakan kata “ Papua Merdeka”, sebagai tameng atau ancaman negara supaya tetap melanggengkan perbuatan bejatnya

3. KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri; segera menindaklanjuti laporan Masyarakat Papua terhadap berbagai Kasus Korupsi di Tanah Papua Barat dengan tidak membiarkan atau memelihara Tindakan Korupsi dan Kekerasan merajalela.

4. Komnas-HAM RI dan Kejaksaan Agung segera duduk bersama untuk membahas dan menindaklanjuti Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior dan Wamena yang dush ada di Kejaksaan Agung RI, juga kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
5. Kepada seluruh Masyarakat Adat Papua Barat supaya bangun dari tidur dan membela hak-hak dasar kita dengan melakukan perlawanan terhadap Korupsi dan Kekerasan sesuai dengan mekanisme hukum Nasional maupun Internasional

6. Kepada Presiden RI. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono supaya segera memperhatikan Komitmennya Dengan Melakukan Dialog Damai; hentikan Pengiriman Pasukan ke Papua, hentikan Kontrak Karya Freeport yang merugikan Negara teristimewa Masyarakat Adat Papua dan Membuka Ruang Demokrasi di Tanah Papua serta mengijinkan Jurnalis Nasional dan Internasional serta NGO Internasional supaya turut serta berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan Demokrasi, Hukum, dan HAM sebagai warga masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan sebagai pondasi bangsa yang termuat didalam PANCASILA dan UUD 1945.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat dalam rangka hari Anti Korupsi dan HAM Internasional sebagai wujudnyata perang melawan Korupsi dan Kekerasan di Tanah Papua Barat yang terlalu merendahkan Harkat dan Martabat Manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Mulia.

Tanpa Ada Dialog Damai antara Pemerintah dan Rakyat Papua Barat, maka Pernyataan Presiden RI.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono didepan Rapat Paripurna DPR-RI yang merupakan pernyataan resmi Kepala Negara adalah merupakan Pembohongan Publik dan Presiden dapat dikenakan sangsi Hukum Internasional sebagai Penjahat Kemanusiaan; semoga pernyataan sikap ini dapat diperhatikan oleh semua pihak dengan mendorong segera DIALOG DAMAI dalam rangka Menghentikan Kekerasan dan Korupsi di Negeri Paling Timur Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2012
LSM. KAMPAK Papua

Dorus Wakum,S.Pd
Koordinator Umum Nasional
Posted in: , |

NABIRE-- Pada hari senin tanggal 10 desember 2012 Hari HAM Sedunia di kota nabire Papua memperingati bereaksi Demo Orasi Bisu bergabung solidaritas masyarakat Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya bersama-sama memperingatinya. 


Orasi membawa Spanduk bertulisan Pilox Tinta Merah diatas kain putih “Negara Harus Bertanggung Jawab atas Seluruh pelanggaran 
HAM diatas Tanah Papua”. Dengan pusat Orasi bisu Memulainya Dari Taman Gizi Oyeh (Taman Pahlawab Bangsa Papua) berjalan sante dengan keadaan aman terkendali sambil membagi Selember. Sampai Tugu Roket Depan Kantor Bupati Kabupaten Nabire bertahan 30 menit, lanjut sambil bagi-bagi selembar, kembali ke Tugu Cenderawasih Oyehe Kota Nabire dengan sante terkendali. Sampai Tugu Cenderawasih Oyehe di Nabire, sambil membagi selembar bertahan 30 menit sampai Pulang dengan damai. 


Selembar teks Orasi bisu di kota nabire telah di bagikan berjumlah sekitar 1075 (seribu tujuh puluh lima) Lembar. Dan belum terhitung yang teerbaca pada spanduk utama yang kami bawakan di depan orasi bisu. Perkiraan Masyarakat semua sudah ketahui tentang Tuntutan masyarakat wilayah VII Mee Pagoo hal tuntutan di atas bukan asing isu baru lagi yang telah bungkam oleh negara di atas tanah papua yang sedang berlanjut terus tiada tangani serius oleh Pemerintahan Indonesia, sampai berbelit adu politik. 


Orasi bisu sangat berat dan bungkam mulut di tutup dengan kain hitam, tanpa bersuara satupun. Masyarakat Yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua meminta dengan tegas dan menuntut kepada presiden negara Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Boediono bahwa :


1. Negara segera tuntaskan semua kasus pelanggaran HAM di tanah Papua;


2. Negara harus bertanggung jawab atas semua korban pelanggaran HAM di taah Papua


3. Pemerintah presiden negara Indonesia Susilo bambang Yudoyono dan wakil presiden Boediono segera adili para pelaku pelanggaran HAM di papua.


Aksi orasi bisu di kawali oleh Polisi dan intel sambil pantauan bermata-mata, isu bungkam dalam kepanikan situasi Nabire. 


Berlanjut Tokoh Masyarakat, Toko adat , dan tokoh-tokoh yang ada di lima kabupaten menuntut hal yang sama di pusatkan Kab. Nabire, telah di liput media radio warta berita nabire dan liputan media lokal www. Papuaposnabire.com sekalian alamat webs internetan. (Amo Mote)


SUMBER: FACEBOOK.COM, Papuaposnabire.com
Posted in: , |

Pengurus Sinode Persekutuan Gereja-Gereja BaptisPapua
Periode 2002-2012 saat menyatakan kesediaan
 untuk mengikuti Kongres ke-17 di Wamena,
 sejak tanggal 09-14 Desember 2012 (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

JAYAPURA-- Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Duma Socratez Sofyan Yoman, siang tadi, Senin (10/12) secara resmi membuka Kongres ke-17 PGBP yang rencananya akan berlangsung hingga tanggal 14 Desember 2012 mendatang, di Gereja Baptis Sion, Wamena, Papua.

Dalam sambutannya, Yoman mengatakan alasan PGBP tidak meminta pemerintah untuk membuka kegiatan kongres sebab hal itu sudah menjadi tradisi gereja Baptis sejak melaksanakan kongres pertama kali di Maki, Lani Jaya, tahun 1966. 
“Gereja tidak bisa tunduk terhadap pemerintah, seharusnya pemerintah yang tunduk terhadap Gereja sebab Gereja sudah lebih dulu ada sebelum pemerintah,” kata Yoman disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.
Dikatakan juga, gereja merupakan satu-satunya institusi yang didirikan langsung oleh kristus sendiri, berbeda dengan pemerintah yang dibentuk oleh manusia, maka penutupan nanti tanggal 14 Desember mendatang, harus ditutup secara resmi juga oleh Gereja.
“Namun, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih karena perwakilan pemerintah sudah bersedia hadir memenuhi undangan panitia dalam kongres ini,” kata Yoman, yang sudah menjabat sebagai Ketua Umum PGBP selama dua periode sejak 2002 hingga 2012.
Atas nama seluruh jemaat PGPB yang memiliki 280 jemaat serta 30 wilayah pekabaran injil, dan mewakili pengurus sinode, Yoman memukul tifa tanda dibukannya kegiatan kongres ke-17 yang akan berlangsung selama lima hari kedepan.
Ketua Panitia Kongres, Benny Wenda dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga sebab seluruh jemaat PGBP telah mengirim utusan mereka dari seluruh pelosok wilayah di tanah Papua untuk menyukseskan kegiatan kongres.
Kata Wenda, tiap jemaat telah mengirim dua orang sesuai undangan yang dikirimkan panitia sejak beberapa bulan lalu, dan semua utusan hadir dalam kegiataan akbar pembukaan kongres yang akan diselenggarakan empat hari kedepan.
Wenda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini yang diwakili oleh penjabat Bupati Mamberamo Tengah, sekaligus sebagai Kepala Biro Spritual dan Mental Provinsi Papua, Drs Ayub Kayame, sebab sudah bersedia hadir memenuhi undangan panitia.
Bupati Jayawijaya yang diwakili oleh Pjs Sekda, Gad Tabuni dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya sebab kota Wamena dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kongres ke-17 PGBP.
Menurut Tabuni, di Jayawijaya sendiri ada 14 denominasi gereja yang diakui secara resmi oleh pemerintah, dan berhasil dirangkul dalam Forum Komunikasi Umat Beragama, yang didalamnya termasuk gereja Baptis Papua.
Terkait berbagai persoalan di Jayawijaya, Tabuni melihat ada dua persoalan yang menjadi masalah utama, yakni seks bebas yang dapat menyebabkan seseorang mengidap penyaki mematikan HIV/AIDS, serta pengaruh minuman keras yang membuat orang mabuk dan merusakan keamanan dan ketertiban kota Wamena.
“Pengidap penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya saat ini berjumlah 1504, di dalamnya ada warga jemaat, gereja punya tugas untuk memberikan pemahaman spiritual yang baik agar mereka dapat menghindarkan diri dari seks bebas,” katanya.
Dikatakan juga, pemerintah daerah tentu akan memberikan dukungan kepada seluruh denominasi gereja yang ada di Jayawijaya, termasuk gereja Baptis, karena itu dirinya mengharapkan gereja Baptis dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah.
Tabuni juga mengharapkan, melalui kongres ini, pengurus sinode baru yang akan terpilih nanti dapat memantapkan program kerja yang baik, dan program tersebut dapat dikerjakan sungguh-sungguh untuk mendukung pembangunan di tanah Papua.
“Jangan terlalu banyak program namun tidak dikerjakan, lebih baik program sedikit, tapi dapat dikerjakan sungguh-sungguh,” katanya menutup sambutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan dari Bupati Jayawijaya beras sebesar 1 ton, serta sejumlah uang yang nominalnya tidak disebutkan.
Sebelumnya, perwakilan 30 wilayah PGBP telah menyatakan kesedian untuk mengikuti kongres ke-17 gereja Baptis sambil menancapkan bendera gereja di depan panggung tempat berlangsungnya kongres.
Adapuan tema kongres yang ditetapkan panitia, “Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri” dengan Sub Thema, “Melalui Kongres ke-17, Kita Mantapkan Otonomi dan Kemandirian Gereja”.
Pantuan suarapapua.com, pembukaan kongres ini dihadiri juga oleh Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, Sekda Lani Jaya, Ketua DPRD Jayawijaya, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Papua, juga turut hadiri muspida di lingkungan Pemkab Jayawijaya.  (OKTOVIANUS POGAU)

Sumber: suarapapua.com 
Posted in: , | Monday, December 10, 2012

The Guyana Chapter of International Parliamentarians for West Papua. Launched in Georgetown, Guyana 2012


















The Guyana Chapter of International Parliamentarians for West Papua. Launched in Georgetown, Guyana 2012


Posted in: |

Music (Suara Kriting)

Followers