Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News

Ilustrasi@Fb

Oleh: Dorus Wakum**


Ada Indikasi Proses Pembiaran Kejahatan Kemanusiaan  Terjadi di Seantero Tanah Papua oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Masyarakat Adat Papua Korupsi Musuh Bangsa dan Negara, Korupsi selama ini telah mencoreng nama Bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah dan sikap tegas untuk memerangi Korupsi di Negara ini, sebab Presiden tidak ingin menanggung malu terhadap Bangsa Indonesia. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kepemimpinan Politik Yang Bobrok

Mengamati dinamika politik yang ada di Indonesia selama ini bahwa tidak ada pembelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Indonesia, tetapi sebaliknya pembelajaran politik yang rancu dan salah yangmana telah membuat generasi muda salah kapra mengakibatkana reformasi kini kebablasan serta moralitas buruk dan karakter babel pemimpin-pemimpin lama terilhami oleh generasi penerus yang hingga saat ini tidak mampu melakukan perubahan sosial demi mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Mencermati kepemimpinan para pemimpin Bangsa sejak Presiden Ir.Soekarno dengan penuh kharisma, namun harus dibunuh dengan cara-cara tidak wajar, lalu muncul sang idola Bapak Pembangunan Jenderal Muh. Soeharto dengan gaya khasnya yang otoriter telah merubah kehidupan bangsa dalam ketakutan yang mencekam, kemudian muncul seorang Intelektual Indonesia yang memimpin Bangsa ini dengan kepandaian dan kecerdasannya lalu lebih memikirkan tekhnologi dan memberikan kemerdekaan kepada
Bangsa Timor Leste, lalu kemudian hadirlah seorang pemimpin Bangsa yang arif dan bijaksana yang sering dipanggil Gusdur “ Bapak Bangsa “. Yang dibanggakan oleh Masyarakat kecil namun tidak disenangi oleh petinggi-petinggi Bangsa Indonesia lainnya yang mengakibatkan dilengserkan dari jabatannya selaku Presiden di tengah jalan dan kemudian mengorbitkan seorang Perempuan Indonesia yang menjadi Presiden namun bertangan besi yakni Megawati Soekarno Putri.

Kini di era reformasi ini, seorang Jenderal TNI muncul dan menjadi Presiden Indonesia yang ke enam Jend. Susilo Bambang Yudhyono yang kurang bijaksana dan tidak tegas sebagaimana aturan militer yang diperoleh selama menjabat di TNI, tegas dan disiplin adalah warna dan karakter setiap prajurit TNI maupun Polri. Apa mau dikata tak satupun Pemimpin Bangsa ini yang berani membawah keluar kehidupan Bangsa Indonesia yang terpuruk dan miskin. Ibarat Kapal Perang KRI Indonesia Satu yang dinakodahi oleh Kapten Kapal Jend. Susilo Bambang Yudhoyono dengan kapal perang yang berlayar tanpa arah dan tujuan serta terombang-ambing oleh angin dan gelombang laut yang besar dan sebentar lagi kapal Perang Kri Indonesia Satu akan terbalik.

Berdasarkan pengamatan dan pencermatan selama ini bahwa kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua baik Pelanggaran Berat HAM(Pembunuhan Dan Penghilangan paksa Alm. Theys H. Eluay dan Aris Toteles Masoka, Kasus Boswesen Berdarah,Biak Berdarah, Timika Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Abepura Beradarah , Puncak Jaya Berdarah, dll), Kebijakan Otonomi Khusus Yang Salah yang melahirkan Orang Kaya Baru (OKB) dengan Isu Papuanisasi yang merusak tatanan kehidupan adat paling bawah, dan Pemekaran yang menyuburkan Korupsi yang merajalela dimana-mana dalam jajaran pemerintahan daerah baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya proses pembiaran yang merupakan suatu strategi politik besar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memporak porandakan kehidupan sosial, tatanan adat Masyarakat Papua. Sesungguhnya diketahui bahwa itu salah dan ini tidak benar tetapi sengaja dibiarkan dan seakan-akan Orang Papua bodoh dan tidak mengerti.

Almarhum Cak Munir,SH dalam suatu pertemuan di Aula YPMD Kotaraja –Jayapura 2003 pernah mengatakan bahwa “ Otonomi Khusus “ adalah “ Souvenir Politik Megawati bagi Orang Papua”, ibarat gula-gula yang diberikan kepada orang papua, lalu orang papua saling berebutan dan berantam kemudian orang di Jakarta duduk melihat lalu menertawakan apa yang terjadi”.

Tak Satupun Pemimpin Bangsa Yang berhati baik selain Gus Dur

Telah teruji sekian lama, bahwa Orang Papua telah berintegrasi dengan Republik Indonesia ± 46 tahun lamanya tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, malahan sebaliknya kasus demi kasus datang silih berganti menimpah Orang Papua yang seakan-akan bukan warga negara Indonesia. Keadilan Hukum tidak berpihak kepada Orang Papua, Tanah dan Manusia Papua selalu dijadikan Objek Politik Kepentingan negara maupun para petinggi negara dan juga termasuk kepentingan asing.


Ketika Kepemimpinan mantan Presiden Gusdur, orang papua merasa bahwa kebebasan yang diharapkan selama ini telah kembali, dengan hadirnya UU Otsus, Kebebesan menggunakan simbol-simbol budaya papua, dan lain sebagainya diberi izin, tetapi apa mau dikata kebebasan itu hanya sesaat setelah beliau Gusdur dijatuhkan dari jabatan Kepala Negara Republik Indonesia, dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri lalu kebebasan itu kembali terbelenggu dan kembali kedalam belenggu kebebasan yang dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak. Seandainya Gusdur masih tetap memimpin kemungkinan besar Orang Papua mengalami perubahan kesejahteraan kehidupan  yang sangat signivikan dan memperoleh kehidupan yang layaknya manusia.

Otonomi Khusus Membawa Kehancuran

Otonomi Khusus merupakan jawaban atas Tuntutan Merdeka Secara Politik Bangsa Papua atas “Hak Penentuan Nasib Sendiri”. Hal ini membuat pemerintah pusat mengeluarkan UU Otsus guna menjawab tuntutan aspirasi Masyarakat Adat Papua. Sayangnya ketika Masyarakat Adat Papua ramai-ramai berteriak “ Merdeka “, para pejabatnya menutup pintu dan jendela rapat-rapat dan berdiam diri didalam rumah, tetapi ketika pemerintah pusat mengeluarkan Dana Otonomi Khusus, rakyat dilupakan lalu pejabat daerah ramai-ramai membuka pintu dan jendela rumah lebar-lebar menerima dana otonomi khusus demi memperkaya diri, keluarga, dan golongannya. Hal ini membuat Masyarakat Adat Papua semakin terpuruk dalam menjalani kehidupannya, kesejahteraan semakin menjauh, mulai ada pengemis dan pemulung di Papua. Sesuatu yang tidak ada kini ada, dahulu para pejabat dan keluarganya menggunakan kendaraan hanya satu, sekarang Bapak memiliki kendaraan, Ibu juga memiliki kendaraan, anak-anaknya juga memiliki kendaraan. Sangat disayangkan ketika mobil dan motor yang digunakan dari hasil korupsi dipamerkan didepan mata Masyarakat Adat Papua yang dulunya meminta merdeka dan mengakibatkan dana otonomi khusus dikucurkan oleh pemerintah pusat. Masyarakat Adat Papua merasa dianak tirikan, maka pada tanggal 12 Agustus 2005 rakyat bersama-sama Dewan Adat Papua melakukan aksi demo damai di halaman gedung DPRP Papua dan mengembalikan UU Otonomi Khusus kepada Pemerintah Pusat yang dianggap gagal memberikan perubahan kesejahteraan kepada Masyarakat Adat Papua tetapi lebih memperkaya para pejabat didaerah baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif serta para pengusaha.

Hadirnya Dana Otonomi Khusus juga turut memporak porandakan kehidupan Masyarakat Adat Papua, sebagi contoh bantuan dana 100 juta oleh gubernur papua dan ditambah lagi 50an juta oleh masing-masing Bupati dan Wali Kota menjadi sumbuh pemicu konflik horisontal antara sesama masyarakat, saling curiga, saling bertengkar dan berantam hanya karena penggunaan dana tersebut. Kepala kampung dan Bamuskam sengaja ke kota lalu menginap di hotel dan kemudian berfoya-foya lalu membohongi masyarakat. Hubungan kekerabatan adat akhirnya tidak bisa dipertahankan sebab keretakan yang diciptakan oleh bantuan-bantuan uang kampung tersebut. Saudara sudah tidak dianggap saudara lagi, yang terjadi adalah saling bermusuhan yang berbuntut pada kematian. Dulunya mereka duduk satu meja para-para adat, tetapi sekarang sudah tidak lagi, dan menjadi permusuhan abadi di kampung.

Pembangunan hasil dana otsus tidak menunjukkan sesuatu yang berarti, tetapi sebaliknya defisit anggaran sangat besar. Berdasarkan hasil audit BPK-RI perwakilan Papua dan Perwakilan Papua Barat bahwa kerugian negara mencapai puluhan sampai trilyunan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kerakusan yang menjadi karakter kepemimpinan Orang Asli Papua (OAP) sementara dimanfaatkan oleh teman-teman pendatang. Sesungguhnya Adat Istiadat Papua tidaklah seperti apa yang sedang terjadi, tetapi realitanya demikian. Untuk itu rakyat papua masih tetap berteriak merdeka secara politik, dan kemerdekaan itu menjadi abadi dan tetap diperjuangankan dari waktu ke waktu, dan dari generasi ke generasi.
Belum puas rasanya pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan dana-dana otonomi khusus tidak pada tempatnya juga tidak pada pemanfaatannya sehingga banyak dana-dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh para pemimpin di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, kini muncul lagi isu pemerkaran wilayah yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah pemekaran.

Isu Pemekaran Menjadi Idola Kesejahteraan Sosial

Isu Pemekaran menjadi idolah kesejahteraan sosial, alasan klasik ini muncul dari para pejabat yang sementara jabatannya akan berakhir juga para pejabat yang tidak memiliki jabatan termasuk didalamnya ada kepentingan partai politik. Para pejabat tersebut memanfaatkan peluang ini, lalu para elit partai memboncengi kepentingan tersebut dan mendorong agar percepatan pemekaran wilayah dilaksanakan.

Kurang puas dengan angka-angka korupsi yang merupakan prestasi kerja di daerah lama, kini memaksakan kehendak mereka dengan memboncengi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dengan dalih “ Rentan Kendali Pelayanan Pemerintahan” dan Pelayanan Kesejahteraan”. Sesungguhnya rakyat tidak membutuhkan pemekaran tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah “ Pelayanan Kesejahteraan”, ini yang dimaksudkan. Bukan dengan memekarkan satu sampai bebarapa wilayah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebab melihat pengalaman bahwa kabupaten yang definitif saja masyarakatnya masih hidup dibawa garis kemiskinan apalagi dimekarkan, manamungkin pelayanan pemerintahan yang buruk selama ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat papua, malahan sebaliknya adanya pemekaran wilayah hanya memberikan keseburan lahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil Audit BPK-RI Perwakilan Papua dan Papua Barat bahwa hampir rata-rata penyalahgunaan keuangan negara oleh para pejabat daerah sangat tinggi nilai Korupsinya serta kemampuan mengorganisir manajemen pemerintahan sangat minim. Oleh sebab itu, bagi para anggota DPR-RI yang membidangi pemekaran wilayah serta Dirjen Otda Depdagri diharapkan dapa membuka mata hati nuraninya dan jangan hanya karena sebuah Koper berisikan duit yang memaksakan akhirnya pemekaran disetujui oleh DPR-RI dan Dirjen Otda depdagri.

Realita yang terjadi bahwa pemekaran daerah telah melahirkan Orang Kaya Baru (OKB) dan perubahan karakter hidup dari miskin ke kaya yang mengakibatkan Masyarakat Adat Papua semakin terpuruk. Kondisi ini telah diketahui oleh semua pihak, tetapi nampaknya pemekaran dipaksakan terus. Oleh sebab itu pertanyaannya apakah dengan pemekaran kesejahteraan masyarakat adat akan berubah ? jika berubah itu pertanda bahwa pemekaran berhasil, tetapi selama ini yang terjadi adalah pemekaran menyuburkan lahan KKN dan rasa kebencian diantara sesama rakyat.

Pemekaran bukan membawa kesejahteraan tetapi menambah keterpurukan sosial diantara masyarakat adat papua, oleh sebab itu istilah “Rentan Kendali pelayanan Pemerintahan”, hanyalah alasan klasik para pengambil kebijakan demi kepentingan mereka bukan kepentingan rakyat.

Hal terpenting juga yang perlu diketahui oleh Masyarakat Adat Papua bahwa Partai Politik yang paling berkepentingan untuk memaksakan pemekaran wilayah karena suara-suara yang mereka perlukan, sebagai contoh dua partai politik besar di Indonesia yakni Golkar dan PDIP telah bersaing ketat sehingga lahirlah Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki dasar hukum dan melanggar UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini jelas dengan dimekarkannya wilayah tersebut, dana Otonomi Khusus tetap diberikan kepada mereka, sebab mereka juga adalah bagian dari Tanah Papua bukan Tanah lain diluar Papua. Politik kepentingan Partai telah merusak semua sendi-sendi tatanan Adat Masyarakat akar rumput. Para politikusnya hanya memikirkan bagaimana Pribadi, Keluarga, dan Partainya dapat berkembang tetapi tidak mampu membuat perdasi maupun perdasus yang selama ini tidak dapat memproteksi hidup orang papua. Dapat dibayangkan saja ketika Provinsi Irian Jaya barat (Papua Barat) ketika itu akan dimekarkan, Ketua DPRP Papua Drs. Jhon Ibo,MM. Tampil sebagai pahlawan untuk membela mati-matian agar tidak ada pemekaran, tetapi belakangan ini terdengar kabar bahwa Ketua DPRP Papua Jhon Ibo dan kelompoknya memotori pemekaran Provinsi Papua menjadi lima wilayah pemekaran, ini hal yang konyol dan membohongi rakyat hanya sebuah jabatan politik partai, sementara selama ini apa yang dibuatnya untuk papua ? apakah sudah ada Perdasi dan Perdasus yang dibuatnya untuk memproteksi Hak-Hak Dasar Hidup Orang Papua ? sayang sekali, silahkan rakyat menilai siapa yang paling munafik di Papua apakah Rakyat ataukah Para Pemimpinya.

Isu Merdeka Harga Mati

Isu Papua Merdeka bukan hal baru bagi Pemerintah Indonesia, isu ini sudah sejak Pemerintahan Kerajaan Belanda Menjajah Indonesia termasuk Papua Barat. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaannya, begitupula hal yang dibuat oleh orang-orang papua terdahulu yang berjuang untuk bebas dari penjajah belanda. Hal ini yang menjadi dasar semangat perjuangan bahwa memang Bangsa Papua berjuang untuk merdeka sendiri bukan bergabung dengan Indonesia ketika itu. Dalam perjuangan sejak dulu hingga saat ini telah menelan ratusan juta jiwa orang papua yang menjadi korban kebiadaban aparatur negara (TNI/POLRI) yang mengatasnamakan Negara Pancasila yang berdasarkan UUD1945 lalu menangkap, menganiaya, memperkosa, marampok, memenjarakan sewenang-wenangnya, lalu membunuh dengan sadis serta menghilangkan nyawa manusia secara misterius (Penghilangan Paksa). Hal ini kurang cukup lalu membunuh secara genocida serta pembunuhan Karakter dan Pembodohan publik dilaksanakan terus menerus hingga saat ini. Apa yang menjadi visi dan misi pembantaian orang papua oleh negara merupakan rancangan strategis negara melalui kaki tangannya di daerah. Untuk itu Isu Merdeka Harga Mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Sudah berbagai cara digunakan untuk pemerintah untuk membujuk hati masyarakat adat papua, namun semua itu sia-sia saja sebab apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mensejahterakan Masyarakat Adat Papua hanyalah Isapan Jempol belaka, sebab yang memainkan peranan didaerah adalah milik orang atau pejabat negara di Pusat. Untuk itu bagaimanapun dan apapun cara yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk mensejahterahkan Orang Papua, tetapi juga masih ada banyak perampok-perampok di pusat yang mengatasnamakan daerah dan negara lalu melakukan gerakan-gerakan untuk memproyekkan papua sebagai objek politik dan kepentingan pribadi, serta kelompok.

Adapun otonomi khusus yang diidam-idamkan bagi Masyarakat Adat Papua merupakan Gula-Gula Politik (alm. Munir,SH) . Otonomi Khusus diberikan ketika eporia politik papua merdeka mulai menanjak diawal era reformasi pada tahun 1989, solusi ini dibuat agar Masyarakat Adat Papua tidak menuntut Papua Merdeka secara politik, tetapi  lebih kepada Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Memang benar, tetapi sangat disayangkan apa yang menjadi cita-cita negara sengaja dirusak oleh oknum-oknum pejabat negara baik sipil,Polri dan TNI yang tidak menginginkan Papua Zona Damai tetapi bagaimana mengadudomba masyarakat adat papua agar selalu hidup didalam  kekajauan dan kemudian dana-dana yang cukup besar tersebut dapat masuk ke kantong pribadi, keluarga dan kelompok. Para elit politik turut mengacaukan suasana lalu elit birokrasi membiayai dan kemudia elit yudikatif memutuskan hukuman bagi mereka yang menantang dengan stigmatisasi separatis. Baik Orang papua yang pro maupun kontra faham politik, tetap akan mati dalam kondisi yang sama tidak ada yang beda sebagai contoh putra-putra terbaik papua yang adalah aparat penegak hukum yang mengabdikan dirinya bagi kepentingan Bangsa dan Negara tetapi dibunuh juga dengan cara yang sadis (Alm Gubernur JP.Salosso. Capt. Invanteri Edu Ayomi dan Ir. Hans Wospakrek Dosen ITB) dan masih banyak lagi selain Theys H.Eluay yang berbalik melawan pemerintah. Masih banyak lagi orang papua yang menjadi korban pelanggaran Berat HAM atas perilaku kejam dan keji aparat TNI/Polri di Tanah Papua. Ketika isu Papua Merdeka sengaja ditebus dengan Otonomi Khusus banyak pejabat yang menjadi Orang Kaya Baru (OKB), ketika itu rakyat berteriak merdeka dan banyak yang menjadi korban, Para Pejabat menutupi pintu dan jendela rumah rapat-rapat, ketika dana otonomi khusus tiba mereka membuka pintu dan jendela rumah lebar-lebar dan menyambut dana otonomi khusus kedalam rumah untuk dinikmati oleh Pribadi dan keluarga serta kelompok.

Orang papua tidak sebodoh apa yang dipikirkan, dengan rasa solidaritas atas penindasan pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan iming-iming Kesejahteraan sosial, nyatanya gejolak perlawanan tetap saja berlangsung baik didalam negeri maupun diluar negeri. Terbukti dengan adanya surat Dewan Gereja Sedunia yang disampaikan kepada Presiden RI, kehadiran Kongresman Heny Valeomavaega, Hina Jilanai, dan lain-lainya di Papua menunjukkan bahwa Lobying Politik Papua diluar negeri berhasil dengan baik. Walaupun kehadiran mereka dinyatakan oleh pemerintah Indonesia bahwa tidak mendukung “ Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, nyatanya mereka memiliki naluri dan perasaan membaca penderitaan dan perjuangan Bangsa Papua Barat.

Untuk itu bagaimanapun cara pemerintah untuk membujuk dan meninabobohkan Orang Papua tetapi hati dan jiwanya adalah Merdeka. Jika ada Orang Papua yang berdalih bahwa dengan Otonomi Khusus cukup sejahtera, dia adalah Manusia-manusia yang sengaja mencari makan sebab rasa percaya diri tidak ada dan keahlian atau kemampuan senantiasa bergantung dari menjilat bekas piring makan orang.

Mengapa sampai saat ini gejolak perlawanan tetap eksis ? itu pertanda bahwa apapun alasan dan rayuan pemerintah pusat dan daerah, tetapi Orang Papua mau “ Merdeka”, bukan dengan memberi Otonomi khusus dan Pemekaran, lalu mengacaukan kondisi keamanan daerah dengan membangun opini bahwa  Orang Papua itu bodoh dan tidak mampuh mereka malas, semua isu dimasukan kepada siapa saja dan oleh karena itu  pandangan orang terhadap Orang Papua bahwa hidupnya masih terkebelakang.

Akhirnya dengan realita bahwa Orang Papua melalui Dewan Adat Papua mengembalikan Otonomi Khusus yang dinyatakan gagal oleh Masyarakat Adat Papua pada tanggal 12 Agustus 2005 di halaman kantor DPRP Papua dan dilanjutkan dengan aksi-aksi demonstrasi melawan Korupsi akan menjadi batu loncatan bagi Dunia Internasional melakukan Intervensi bagi Indonesia yang merupakan bargaining politik menuju Papua Merdeka.

Sumber: kompasiana
Posted in: , | Tuesday, November 20, 2012
Ilustrasi@

OBAMA TAKUT MENYOROTI NEGARA INDONESIA TERHADAP MASALAH STATUS POLITIK PAPUA

Sejak masa periode Tahun 2008-2012, Obama menjadi peresiden Amerika Serikat hingga saat ini, lagi terpilih kembali menjadi presiden Amerika. Obama tidak pernah bicara tentang politik kebebasan dan pelanggarang Hak Asasi Manusia (Ham) terhadap bangsa lain, yang sudah sedang berjuang tetapi Obama lebih berpijak kepada ekspansi perluasan dan peningkatan serta penguatan dunia Ekonomi untuk menerusuri Ekonomi ke setiap Negara hanya untuk kepentingan Amerika. 

Obama pernah melakukan kunjungan ke setiap Negara dalam rangka pembenaan dan penguatan kemitraan kerjasama antar kenegaraan untuk meningkatan pertumbuhan dunia ekonomi serta pengakuan masing-masing Negara dalam mengemukakan kelemahan dan kelebihan potensi ekononi yang ada di masing-masing Negara itu. Selanjut melakukan impor dan ekspor untuk saling dipenuhui dan memenuhui ekonomi antar Negara. juga dalam kunjungan ke negaraan itu, Obama tidak pernah singun tentang masalah politik pembebasan Papua dan Pelanggarang HAM tetapi dalam pembahasanya Obama lebih berpijak pada perluasan dunia perekonomiaannya.

Pertama kali kunjungan Obama ke Indonesia, dalam kunjungan itu, juga Obama berpura- pura serius menanggapi dalam membicarakannya tentang masalah politik pembebasan papua barat. Hal itu dapat saya katakan, ibarat sekedar tiupan anging yang merefreshing sebentar saja untuk sekedar mencari perhatian terhadap orang Papua. Namun yang pernah obama bicara dalam kujungan kerja adalah penguatan ekonomi antara Amerika dan Indonesia bukan ditangapi dan menangapi serius tentang masalah politik pembebasan Papua barat, yang orang Papua idamkannya.

Obama takut memberikan tekanan kepada Presiden Indonesia untuk dilepaskan Papua dari bingkai NKRI karena Obama tahu bahwa status PT Freeport berkedudukan ada dalam kewenagan neraga Indonesia dan penguasa pemegang saham PT Freeport adalah Negara Amerika, sehinga Negara Amerika sulit menyoroti Negara Indonesia untuk dilepaskan Papua dari dalam bingkai NKRI karena kedua Negara mempunyai kepentingan yang sama, yang harus saling menjaga dimana upaya-upaya yang dapat menggangu gugat dari mana dan dari siapa atas kepentingan-kepentinganya kedua Negara itu.

Amerika dapat dikalasifikasi sebagai Negara adikuasa atau Negara Power atas segala bidang kehidupan dibanding Negara-negara lain, yang sedang dalam proses berkembang seperti Negara Indoneia. untuk itu Negara Amerika juga memiliki hak otoritas yang tinggi dalam melihat, menyikapi dan menangani serta menyesaikan masalah-masalah sengketa dan konflik dibidang politik dan ekonomi, juga masalah pelanggarang Hak Asasi Manusia yang sudah sedang terjadi dimana-mana di setiap Negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak pernah ada upaya yang dilakukan oleh neraga Amerika terhadap Bangsa Papua untuk menyikapi masalah pelangarang Hak Asasi Manusia yang sudah sedang terjadi menjalani puluhan Tahun hingga akhir Tahun ini.

Dengan melihat uraian penjelasan diatas tersebut. Orang Papua jangan lagi menghebohkan seorang diri,namanya ‘’Obama’’ sebagai seorang peresiden Amerika, juga sebagai presiden Negara Adikuasa yang adalah pemegang tongak tampuk tertinggi di tingkat dunia internasional, yang sudah tidak pernah menaru rasa kepedulian terhadap masalah-masalah yang sudah sedang alami oleh Orang Papua selama menjalani puluhan Tahun hinga akhir- akhir detik ini. 

Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus mengerti dan sadari oleh seluruh orang Papua bahwa potengsi tambang terbesar di dunia itu ada dibumi malainesia termasuk PT Freeport dengan sejumlah anak perusahan industry, juga potengsi-potengsi lain yang terkandung dalam bumi cendrawasi. Semua potengsi yang ada itu dapat dikelola oleh Negara -negara infestor asing, juga PT Freeport adalah sahamnya Negara Amerika yang dikelolah dibawah kekusaan negara indoneia sehingga Negara Amerika takut mengakuhui dan menyeroti kepada Negara-negara lain, juga termasuk Negara Indoneia yang belum mengakuhui baik, terhadap status legalitas masalah politik pembebasan Papua barat hingga detik ini. Oleh karena itu, seluruh orang Papua harus memahami dan mengerti persoalan-persoalan tersebut ini, lalu harus kita bertekat dan bersatu dalam satu pikiran, satu langkah serta satu tindakan untuk melawan, menolak serta minta ditutup seluruh Perusahan indusrti, juga PT Freeport yang sudah sedang menguasai oleh Negara-negara capital. Salah satu sikap yang harus seluruh orang Papua buat adalah minta dengan keras bahwa seluruh perusahan dan TP Freeport yang ada di bumi Papua, itu semuanya harus ditutupkan. PT Freeport, kelas mendunia yang telah menjadi jaminan dunia itu harus ditutupkan agar dunia dan setiap Negara menjadi perhatian serius terhadap masalah kemerdekaan (Freedom) Papua barat, itu adalah langkah terbaik yang harus mau tidak mau lakukan oleh seluruh orang Papua untuk mencari jalan keluar yang tepat agar dunia dan Negara menjadi perhatian serius terhadap masalah politik Papua. Mudah-mudahan dengan jalan demikian, pasti Papua aka menuju (Freedom). “ Cepat dan lambat pasti Papua merdeka ” . (By Decky Gobay-solo)
Ilustrasi@

KEEROM-- Salah satu pelajar, Jubelina Kuyi, dari 38 warga pengungsi yang akhirnya tiba di Keerom dengan selamat (19/11), membacakan pernyataan bahwa mereka bukanlah Organisasi Papua Merdeka (OPM), melainkan warga masyarakat Papua yang ingin hidup damai di kampung.
Jubelina Kuyi membacakan pernyatan yang terdiri dari 12 point tersebut dihadapan Bupati Kabupaten Keerom Yusuf Wally ,SE,MM , Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Muh Markum ,SH, Sekda Kabupaten Keerom Yerry F Dien serta Kepala dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom Fredi H Wona yang menyambut kedatangan para pengungsi tersebut. Selain Pemda Kabupaten Keerom turut hadir dalam penyambutan di Dekenat Keerom tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol. Tito Karnavian dan Pangdam XVII cenderawasih Mayjen TNI  Chistian Zebua.
“Kitong (kita) ini masyarakat biasa, kitong ini bukan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Kitong ini masyarakat asli Papua yang ingin hidup damai di kitong pu (punya) kampung jadi stop stikma kami dengan tuduan Opm.
Jubelina juga mengakui kalau mereka takut ditembak sehingga pergi mengungsi. “Kitong (kita semua) takut dapat tembak, jadi kitong lari ke hutan sembunyi. Kitong berterimakasih, karena Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) ELSHAM Papua datang ketemu kitong di hutan dan bawa pulang ke kampung. Kitong harap Dekenat Keerom dan Bapak Bupati tolong jaga kitong pu (punya ) keamanan,” kata Jubelina dan anak-anak lainnya dalam pernyatan yang dibacakan oleh Jubelina.
Anak-anak yang ikut mengungsi ini dengan polosnya langsung menyampaikan keluhan mereka, selain keluhan saat mereka mengungsi. “Anak-anak sekolah tra punya seragam sekolah SD, SMP DAN SMA dan kitong harap anak-anak sekolah punya beasiswa. Kitong tra punya kendaraan mau ke sekolah, termasuk kitong tra punya barang-barang atau bahan makanan,” sambung Jubelina.
Bupati Keerom yang menerima pernyataan anak-anak tersebut berjanji akan membantu kebutuhan sekolah serta fasilitas lainnya terutama pendidikan anak-anak dengan menginventarisir kembali secara baik kebutuhan yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, terlihat Pangdam XVII Cenderawasih lansung merangkul siswa tersebut dan berjanji akan menjamin keamanan warga yang telah kembali dari pengungsian, terutama anak-anak yang masih menempuh pendidikan.
Nama-nama warga asli Papua yang mengungsi ke hutan :
Nama pengungsi dari Kampung Sawyatami, Hironimus Yaboy (45), Alea Kwambre (28), Afra Kwambre (27), Carles Yaboy (10), Ardila Yaboy (8), Desi Yaboy (4), Lefira Yaboy (1), Markus Kuyi (17), Yustus Kuyi (16), Timotius Kuyi (15), Samuel Kuyi (13)
Nama-nama pengungsi dari kampung Workwana, Lukas Minigir (68), Rosalina Minigir (36), Hanas Pikikir (21), Naomi Giryapon (19), Krisantus Pikikir (12), Penina Pekikir (3), Habel Minigir (33)
Agustina Minigir (21), Adrianus Minigir (2)

Nama-nama pengungsi dari PIR III Bagia, Agustina Bagiasi (35)
Mikael Kimber (18), Jhon Kimber (14), Kristiani Kimber (11)
Serfina Kimber (8), David Kimber (2), Fabianus Kuyi (50)
Martha Tekam (38), Marselina Kuyi (23), Fitalius Kuyi (20)
Margaretha Ibe (19), Jubelina Kuyi (19), Kristianus Kuyi (17)
Frins Alfons Kuyi (15), Emilianus Kuyi (11), Maria Yuliana Kuyi (8), Moses Hubertus Kuyi (5), Rati Kimber (1)

Dari keseluruhan warga yang mengungsi, terdapat 8 anak yang berstatus sebagai pelajar, yaitu Yubelina Kuyi, siswi SMA Negeri 1 Swakarsa,arso kelas XII IPA 1, Kristianus Kuyi, siswa SMP Negeri 1 Arso, kelas IX D, Frins Kuyi, siswa SD Inpres PIR III Bagia kelas IV, Emilianus Kuyi, siswa SD Inpres PIR III Bagia kelas III, Charles Yaboy, siswa SD Inpres Sawyatami, kelas IV Nike Ardila Yaboy Sanggwa, siswi SD Inpres Sawyatami kelas 1 Kristian Pekeukir, siswa SD YPPK Dununmamoy Arso, kelas IV Yohana Kimber, siswi SD Inpres Sawyatami, kelas III.  (Jubi/Eveerth Joumilena)

SUMBER: JUBI
Posted in: , | Monday, November 19, 2012

Ilustrasi@
Oleh, Gobay Zebulon*

Politik uang kian mencuat di Papua beberapa tahun bekangan akibat aktor politik, parpol kontestan pemilu, maupun penyelenggara pemilu yang sering ikut bermain sogok-menyogok di bawah meja. Ini merupakan virus atau kanker yang mematikan semangat demokrasi di Indonesia dan di Papua, khususnya dalam pemilihan umum gubenur, bupati dan walikota. Praktek ini tak hanya melanggar hukum dan mencorengi etika politik semata, tapi juga berpotensi membunuh upaya pencapaian dan keberhasilan sebuah pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Sebab politik uang adalah salah satu penyelewengan dan kompetisi yang kurang sehat. Dengan modus sumbangan, bakti sosial hingga serangan fajar sering terjadi sebelum pencoblosan di TPS. Politik uang menjadi hal menakutkan bagi pemilih karena mereka lazim memanfaatkan kelemahan konstituen di kalangan akar rumput untuk meraup suara, hanya dengan beberapa lembaran rupiah. 

Maraknya praktek politik uang membuat nasip politik kita terperangkap dalam hukum rimba. Yang banyak uang pasti akan menang, sedangkan lemah finansialnya bakal tersisih. Logika para politisi dalam melakukan politik dengan uang adalah menang dengan mengeluarkan dana super besar. Mereka pintar bermain lewat kepala kampung, kepala-kepala Distrik atau melalui para penyelenggara pemilu, KPU, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota, PPD, PPS dan KPPS serta petugas-petugas TPS lainnya. Politik uang tidak hanya berlaku dari politisi (yang busuk) ke calon pemilih. Ia juga berlaku dari politisi tingkat bawah untuk bisa naik ke tingkat atas. Simak saja dalam proses pencalonan wakil pemerintah atau wakil rakyat. Contohnya pada pemilu legislatif 2009 lalu. Untuk masuk sebagai calon wakil rakyat, kader-kader partai harus membayar sejumalah uang ke partainya. Jika tak demikian, ia sulit masuk dalam bursa calon wakil.

Para aktor politik uang mayoritas berasal dari pengurus dan kader partai selain calon anggota legislatif langsung. Bisa juga mereka-mereka yang diboncengi oleh pebisnis kaya atau pejabat publik yang ikut berpolitik dibelakang layar guna memenangkan kepentingan partai kedepan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Memang politik butuh dana besar. Tetapi patut disayangkan jika dana itu dipakai hanya untuk menyelipkan berbagai kepentingan penyangga modal, ini sungguh disayangkan. Sebab momentum pemilu ataupun pemilukada adalah upaya regulasi kepemimpinan yang mampu membuat bangsa ini, harus lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Pemilukada bukan ajang perlombahan kekayaan, tetapi kualitas dan kemampuan yang semestinya menjadi barometer dalam menentukan pemimpin secara nasional maupun lokal. Fenomena ini sering terjadi juga pada waktu pemilihan gubernur, bupati dan walikota se-Papua. 

Politik uang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari pencalonan para pemimpin daerah. Tidak hanya berupa pemberian secara terbuka, praktek pemberian suara secara tidak langsung diyakini jauh lebih besar nilainya. Misalnya, untuk menggolkan pencalonan seorang kader partai, ia harus mengeluarkan uang pangkal dan uang lobi berpuluh-puluh miliyar banyaknya, Biasanya, uang sebanyak itu dipergunakan untuk memuluskan langkahnya dari ganjalan internal partai serta mencari dukungan para masyarakat yang berpengaruh, terutama di tingkat paling bawah, yang juga adalah kepala-kepala distrik atau kepala-kepala kampung untuk mengiring para pemilih pada pemilu 2009. Namun lebih para lagi, pada pemilukada belakangan ini, justru demokrasi berbiaya tinggi amat terasa dan tingkat politik uang pun lebih kental dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Serangan fajar terjadi di mana-mana. Sementara sistem pemilukada yang amburadul belum maksimal melacak setiap transaksi dana pemilu yang dipakai parpol kontestan pemilu maupun pemilukada. Inilah salah satu format korupsi pemilu yang mudah diendus namun amat sulit dibuktikan oleh hukum dan peradilan yang aman, damai dan mulia, jujur dan adil dalam pendewasaan demokrasi Indonesia khususnya di Papua.

Sejarah demokrasi ketatanegaraan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa di era Orde Baru, demokrasi berbiaya tinggi dan praktek politik uang lebih sedikit terjadi. Korupsi pemilu lebih didominasi oleh manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilu dan birokrasi. Di masa lalu, campur tangan pemerintah sangat kelihatan terkait dengan jalannya pemilu. Paling-paling usaha menarik hati konstiuen dilakukan oleh Golkar dengan janji-janji pembangunan fasilitas publik seperti jalan aspal, irigasi untuk para petani, dan proyek populis lainnya. Namun sekarang, seiring dengan munculnya independensi penyelenggara pemilu alias (KPU), maka modus pembelihan suara secara langsung maupun tidak, jauh lebih dominan. Soalnya, intervensi birokrasi pemerintah dan partai politik relatif lebih minim namun dalam praktek politik uang malah kian meningkat. Masyarakat kecillah yang dianggap paling rawan menjadi sasaran politisi dalam bertransaksi suara. Karena itu, sudah saatnya masyarakat luas, terutama bagi masyarakat Papua kini harus mendapatkan pendidikan politik yang memadai dan bisa tingkatkan kualitas demokrasi, pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, bahkan harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik pemerintahan yang diamanatkan konstitusi (UUD 1945), tetap dijaga eksistensinya.

Agak lebih baik ialah pelaksanaan demokrasi dalam lingkup yang paling kecil yakni pemilihan kepala Kampung. Di tiap agenda demokrasi ini, masyarakat pemilih bisa langsung menjatuhkan pilihan yang dinilai paling tepat di hati, yang paling memiliki kemampuan memimpin, dan yang berkualitas dari sisi moralitas dan intelektualnya. Kedekatan dengan para calon membuat rakyat tak mungkin memilih kucing dalam karung karena mereka mengetahui persis sejak perilaku para calon. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri, acap kali muncul politik uang yang amat kental dan berat dipikul di peradilan apabila hal itu diproses hukum secara jurdil. Ini sering terjadi ketika kepentingan berperan. Dana Otsus sudah banyak mengalir atau mengelontorkan ke setiap kabupaten maupun kota di seluruh Papua sudah sejak 2001-2012. Dengan pengawasan yang masih lemah dan tidak ketat, potensi penyelewengan atas nama penggunaan wewenang seorang kepala kampung membuat pelaksanaan demokrasi tingkat paling bawah ini dicorengi dengan aksi sogok-menyogok dan suap menyuap.

Menghindari virus dan kanker demokrasi berbiaya tinggi dengan bentuk perilaku politik uang ini, salah satu cara untuk menangkalnya adalah pendidikan politik bagi rakyat. Pendidikan politik tak hanya mencakup memberi pemahaman kepada rakyat lewat sosialisasi tentang cara menolak uang, tetapi harus didukung aksi nyata dari seluruh tokoh masyarakat, terutama dimulai dari para kepala Kampung, kepala Suku, tokoh Adat dan para Ondoafi/Ondofolo untuk tidak mudah dibeli oleh tim sukses dari parpol atau calon pemimpin tertentu.

Akhirnya kita berharap, praktek politik uang seperti itu tidak terjadi pada pemilihan gubernur atau bupati/walikota pada masa mendatang. Apapun argumentasinya, modus demokrasi berbiaya tinggi ini segera dipangkas dan apapun praktek politik uang harus dibasmi pula. Dipangkas atau dibasmi dalam arti ditindak tegas dengan prosedur hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa segan-segan. Panwaslukada provinsi maupun kabupaten/kota harus efektif menjalankan fungsi dan tugas monitoringnya dan berani untuk melaporkan pelanggaran politik uang yang berbiaya tinggi yang akan terjadi karena itu merupakan sebuah pelanggaran pidana pemilu yang amat serius. Sebab memilih pemimpin atas dasar uang tak hanya menjadi penyakit yang menggerogoti demokrasi kita, tetapi juga mengembiri hati nurani pemilih yang seharusnya otonom dan bebas menjatuhkan pilihan. Jika uang yang melahirkan pemimpin, uang jugalah yang akan menjatuhkan seorang pemimpin karena demokrasi yang dibangun atas dasar kepentingan dan uang tak akan pernah memberi kesejahteraan apa-apa, kecuali korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Penulis Adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakata 2011
Posted in: |
Ilustrasi@
SENTANI-- Ibadah Hari Ulang Tahun (HUT) KNPB yang ke IV dihalangi dan diintervensi ketat oleh TNI dan Polri di Aula Stakin Sentani kemarin (19/11).   AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH (Kapolres Jayapura) dan Robert Djoenso, SH (Wakil Bupati Kabupaten Jayapura) sekalipun tidak diundang namun memaksa masuk hingga kedalam acara ibadah. Rakyat yang hendak mengikuti ibadah dipalang oleh TNI Polri di jalan masuk Aula Stakin, dan halaman ibadah dipenuhi oleh TNI/Polri yang berpakean preman.
Menurut pantauan KNPBnews, ibadah yang dimulai pukul 3 sore itu, sejak paginya telah dikuasai oleh aparat gabungan TNI Polri, baik di sepanjang jalan Sentani Abepura hingga sepanjang jalan masuk Aula Stakin. Namun, Ibadah tetap dilakukan dibawah ancaman dan teror TNI Polri. Ratusan rakyat turut hadir meramaikan ibadah HUT KNPB yang dipimpin oleh group ibadah Komunitas Anak Muda Negeri Papua.
Polisi juga hendak membekuk penghotbah ibadah HUT. Tidak sampai disitu, Polisi tanpa etika, ditengah-tengah ibadah berlangsung masuk ke panggung ibadah dan hendak menghentikan. Hal tersebut dilakukan oleh Kapolres Jayapura, AKBP Roycke Harry  Langie yang masuk tiba-tiba dan hendak menghentikan Sambutan yang sedang dibawakan oleh Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo. Kapolres mendekati Victor Yeimo dan mengancam untuk berhenti memberikan sambutan dan mengancam untuk dibubarkan segera. Namun, Victor dan umat yang beribadah tidak terpancing marah.

Kapolsek Jayapura Saat Hendak Menghentikan Sambutan Victor Yeimo
Dalam sambutannya, Victor Yeimo menyampaikan terima kasih kepada penguasa kolonial Indonesia yang membunuh, meneror, mengintimidasi, menangkap dan memenjarahkan aktivis KNPB. Karena perlakukan itu, lanjut Victor, justru telah menyuburkan perjuangan bangsa Papua Barat, dan ikut membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap penguasa kolonial Indonesia.
Menurutnya juga, cara-cara tidak beradab dan tidak beretika yang ditonjolkan TNI/Polri adalah karakter penjajah dan rakyat menyadarinya. “Bahwa serangan terhadap organisasi dan aktivis KNPB oleh penjajah justru akan terus mendewasakan KNPB untuk lebih menajamkan garda perlawanannya”, tegas Victor usai ibadah.
Acara disambut dengan tepuk tangan dan yel-yel Papua Merdeka secara serentak. Diakhir ibadah, seluruh peserta ibadah pulang dengan aman dan tertip dibawah teror TNI Polri. Sedangkan penghotbah dan beberapa pengurus tidak berhasil dan bebas dari ancaman penangkapan dan penembakan.

song leader dalam HUT KNPB


Suasana HUT
Sumber: knpbnews.com

Posted in: , |
Ilustrasi@ 

Mungkin diantara kita banyak yang belum tahu kalau Grup Band Legendaris Black Brothers lahir dari sebuah rumah di Kawasan Angkasa Indah Jayapura Utara yang sejuk dengan panorama yang indah permai. Adalah Bapak Andy Ayamiseba sang Manajerlah yang mengumpulakn dan mereka satu atap dirumahnya di Jalan Lembah bersebelahan dengan rumah sang Bapa Dirk Ayamiseba, bekas ketua DPR Pertama Irian Barat (sekarang Papua).

Tepatnya di berdampingan dengan Hotel Diah Graha kini. Black Brothers pada mulanya bernama Band PDK karena mereka menggunakan alat band milik Dinas Pendikan dan Kebudayaan sekitar tahun 1974 yang difasilitasi oleh Bapak Thobias Gebze ayah dari Guitaris Air Mood &Abresso Band Ian Christ Gebze yang kemudian disekitar tahun 80-an menjabat sebagai Bupati Merauke. Mereka biasanya latihan di Garasi Mobil dan aula yg membatasi Rumah Andy Ayamiseba dan Rumah bapanya Dirk Ayamiseba. 

Selain Hengky MS (lead Guitar) yg berasdal dari Sulawesi Utara, Benny "Tek Ben" Betay (bass) blasteran Tonghoa-Wondama,Yochie Patipeluhu (keyboard) orang Ambon yang orang tuanya sejak jaman pendudukan Belanda berdiam di Papua. Konon Yochie sendiri lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Enarotali, Paniai. 

Serta Drumer Steve Mambor asli Papua, Wondama-Serui. Andy Ayamiseba juga mengumpulkan sejumlah artis tenar Papua saat itu,Seperti Corry Rumbino (ibu dari Frans "Sisir" Rumbino), Ricky Hay, Marthen Messeth serta Musa Fakdawer(Ayah dari Albert Fakdawer -AFI). Mereka ini bersama dengan para penari lainnya di antar jemput oleh kendaraan milik beliau.

Pada waktu itu Andy Ayamiseba adalah pengusaha muda yg sukses selain memiliki beberapa perusahan diantaranya Travel Bureau Triton, Irjaco Real Estate dll. Latar belakangnya sebagai pemain band di Masa SMA dulu membuat beliau sangat care terhadap perkembangan seni musik di Papua. 

Taksi-taksi Combinya pada waktu itu bernama Lady Jane (Rolling Stone), Lady Madonna (The Betales) menggambarkan betapa cintanya pada musik. Gagal mempeoleh ijin Tour Pasifik Selatan. Andy Ayamiseba menjual sedan Premiere (warna merah) guna membiayai Black Brother berangkat ke Jakarta.

Oh ya, setelah pake nama Band PDK kemudian berganti nama menjadi Iriantos Primitif dan kemudian menjadi Black Brothers sepreti yg kita kenal kini. Lagu-lagu Black Brothers bukan saja tetap abadi dihati orang Papua. Tapi dikalangan etnis Batak biasa dinyanyikan di Lapo-Lapo sekitar Terminal Senen dan Terminal2 lainya di Jakarta sampai saat ini.

Demikian sekelumit kisah tentang Black Brothers yang lahir di Angkasa Indah. Angkasa Indah yg dilukiskan betapa indahnya di lagu "Jayapura diwaktu Malam" keindahnnya kini semakin pudar. (Mp/Pc) 

Sumber: Peace Campaign 
Posted in: , |

Kelompok pengungsi yang menetap di di tengah hutan Keerom (Elsham Papua)
Jayapura, (17/11)—38 orang tersebar di empat bivak yang berbeda, mereka berasal dari tiga kampung, yaitu, Sawyatami (11 pengungsi), Workwana (9 pengungsi) dan PIR III Bagia (18 pengungsi). Mereka mengungsi karena takut pada pasukan keamanan yang mengejar dan mengintimidasi mereka.
Situs Elsham News Service, milik lembaga advokasi Elsham Papua melaporkan situasi warga perbatasan Keerom yang mengungsi sejak lima bulan lalu dalam kondisi memprihatinkan.
“Kondisi para pengungsi sangat menyedihkan: ada dua wanita hamil, yaitu Rosalina Minigir (36 thn) hamil dua bulan, dan Agustina Bagiasi (35 thn) yang hamil empat bulan. Seorang perempuan bernama, Aleda Kwambre (28 thn) juga melahirkan seorang bayi perempuan di kamp pengungsian itu. Dua balita ada bersama para pengungsi dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Jika situasi buruk ini berlanjut, kedua bayi tersebut, Penina Pekikir (3 thn) dan Ruth Kimber (1 thn), bisa berada dalam kondisi kritis.” sebut Elsham dalam laporannya itu.
Kelompok pengungsi yang menetap di di tengah hutan Keerom ini terdiri dari 20 pria dan 18 wanita. Diantara para pengungsi, ada tujuh (7) anak di bawah usia lima tahun (balita) dan 15 siswa yang terdiri dari delapan (8) siswa sekolah dasar, empat (4) siswa SMP dan tiga (3) siswa SMA. Siswa-siswa ini tidak bersekolah selama lima bulan terakhir.
Selama berada dalam pengungsian ini, para pengungsi hanya makan makanan yang dikumpulkan dari sekitar lokasi pengungsian mereka seperti ulat sagu, cacing kayu dan babi hutan.
“Kami telah tinggal di sini di hutan selama lima bulan, dan untuk bertahan hidup, yang kita bisa makan hanyalah ulat sagu dan ulat kayu. Dan satu-satunya yang kita bisa minum adalah airsungai,” kata LK (68yr), seorang tokoh adat yang juga mengungsi.

Sebelumnya, dilaporkan oleh Elsham Papua,  sejak penembakan kepala kampung Sawiyatami, tanggal 1 Juli lalu, 38 warga ini sudah mengungsi dan terus berpindah-pindah tempat di sekitar perbukitan, sebelah Barat kota Arso. (Jubi/Victor Mambor)
sumber: jubi

Posted in: | Sunday, November 18, 2012

Ilustrasi.
Pemancingan milik ABDUL yang berada di Koya Timur ini sungguh ramai setiap hari. Masyarakat Jayapura selalu datang di tempat itu setiap hari mencapai 100 orang. Selain kolam pemancingan, disana juga tersediah tempat berkaroke.

Abdul mengatakan, dalam satu minggu pengunjungnya lebih dari 100 orang dan hasil itu sungguh memuaskan bagi saya apalagi hari sabtu dan hari minggu  tempat pemancingan itu dipenuhi oleh manusia.

Pemancingan Muaratami itu sudah di bangun sejak tahun 2004 kemudian tahun 2008 di rehap kembali. Hasil dari Pemancingan Muaratami itu sungguh memuaskan bagi keluarganya sebab dengan hasil itu Abdul sudah beli Motor pada tahun 2008 selain itu dia juga sudah beli mobil Avansa pada tahun 2011 lalu tidak terhitung dengan kebutuhan yang lain pernah mencukupi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarganya. 

Sebenarnya Abdul mempunyai 5 kendaraan roda dua, 4 truk dan 2 mobil namun itu sudah ada sebelum Pemancingan itu di bangun.
Karyawan yang ada disana 25 orang terdiri dari 15 orang wanita dan 10 orang pria, mereka digajikan setiap bulan perorang 800 rubi rupiah.

Rencannya Abdul ingin membuka lapangan basket di dalam lokasi pemancingan itu. Tujuan Abdul adalah  untuk menarik pengunjung dan tetap datang dengan ramai dan senang. Selain itu juga ia ingin membuka kolam renang anak kecil dan dewasa untuk bermandi-mandi sambil mancing ikan.

Sungguh laur biasa Ide dari si Abdul ini, dia orangnya penuh kreatif dalam hidupnya. Katanya dia tidak suka tinggal diam sedetikpun inginya mau kerja terus sesuai dengan suara hati dia.

Apabila saya sudah tua sampai tidak bisa jalan dan tidak bisa berpikir, usaha kolam pemancingan ini saya akan serahkan kepada putra saya (anak kedua) yang tidak lanjut pendidikan SMA. Kata Abdul
Saya tidak berpikir banyak tentang usaha kolam pemancingan ini sebab akan dilanjutkan oleh anak saya (Rony). Tuturnya

Dalam hal ini anak kesayangan Abdul (Rony) juga mengatakan saya sangat berterimakasih kepada kedua orangtua saya, sebab mereka dua dengan susah paya sudah membangun sebuah kolam pemancingan, taman dan lainya. Sekarang kedua orangtua kasih kepercayaan yang penuh kepada saya untuk melanjutkan usaha tersebut. Tutur Rony

Semoga kedua orangtua saya tetap semangat di masa tua ini, dan juga semoga Tuhan memberikan umur yang panjang untuk hidup bersama-sama saya di dunia ini. Ucap Rony (Albertha Madai) 

SUMBER: http://timipotu.blogspot.com/

Posted in: , |
Ilustrasi
Jayapura-  Operasi kontra intelijen Indonesia dalam upaya membunuh gerakan perjuangan bangsa Papua Barat terus dilanjutkan dengan dibentuknya organisasi tandingan bernama Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB). Organisasi tersebut diklaim sebagai pelopor Negara Republik Papua Barat (NFPB) pimpinan Yance Hembring yang merupakan piaraan Indonesia.

KNPPB yang mirip namanya dengan KNPB tersebut dibuat Indonesia untuk membenturkan perjuangan murni KNPB. Sesuai dengan prediksi semula bahwa upaya politik pencitraan negatif terhadap perjuangan bangsa Papua Barat mulai dilancarkan oleh Indonesia di Papua Barat. Salah buktinya, koran Bintang Papua dengan wartawannya yang merupakan agen kolonial Indonesia sengaja meliput dan memberitakan pembentukan organ tandingan tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menggunakan nara sumber dari antek-antek piaraan NKRI yang dibayai dengan uang untuk memojokan perjuangan bangsa Papua Barat yang sedang dilakukan oleh KNPB dan rakyat Papua Barat.
Sesuai pantauan media online ini, Yance Hembring adalah salah satu faksi OPM  yang telah menyerah dalam pangkuan NKRI yang selama ini digunakan oleh Indonesia untuk mempengaruhi dan menghancurkan basis OPM. Kini dirinya dipakai Indonesia dengan imbalan uang yang menggiurkan untuk merekrut pemuda-pemudi agar menghancurkan KNPB dengan cara membentuk organ tandingan yang disebut KNPPB.
Koran Bintang Papua edisi 14 dan 15 November hari ini merilis permainan kotor itu agar dibaca rakyat Papua Barat dengan tujuan menghancurkan simpati rakyat Papua Barat terhadap gerakan murni KNPB selama ini. Juru Bicara Nasional KNPB, Wim Metlama mengatakan pihak Indonesia menerapkan cara-cara yang kuno yaitu membayar rakyat Papua dan media koran Papua untuk memainkan politik pencitraan yang kotor terhadap perjuangan Papua Barat.
“Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baru. Cara-cara kuno itu selama ini digunakan oleh Indonesia tapi selalu saja tidak berhasil. Dan kami yakin, rakyat Papua Barat tidak bodoh untuk menilai gelagat penjajah yang busuk itu. Justru cara-cara itu lebih mengajar rakyat Papua Barat untuk meyakini bahwa Indonesia sedang lakukan pembohongan publik dan rakyat justru akan menyadari bahwa NKRI adalah benar-benar penjajah di Papua Barat”, tegas Wim.
Media bintang papua dalam membuat beritanya ikut memprofokasi dan menyebarkan informasih yang bohong kepada rakyat Papua Barat. Menurut pantauan, Kapolda Papua Tito Karnavian sebulan lalu telah bertandang ke pimpinan bintang papua dan meminta dukungannya dalam mendukung agenda penjajah. Media cetak dan agen-agen kolonial di Papua Barat akan tergiur dengan kucuran dana dari Polri atas permintaan Tito Karnavian belum lama ini.

Sumber: knpbnews.com

Posted in: , | Saturday, November 17, 2012
Suasana pelantikan BP KNPPB di Nimboran

Suasana pelantikan BP KNPPB
di Nimboran

 

JAYAPURA – Sekelompok Pemuda yang disebut sebagai  Badan Pengurus Komite Nasional Pemuda Papua Barat  (KNPPB) dilantik oleh Theopilus Wondowali yang mengaku sebagai Koordinator Dalam Negeri Negara Papua Barat,  Rabu (14/11) pukul 12.30 WIT di Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura .
Usai pelantikan, dilanjutkan pembacaan ikrar, dan pemancangan Bendera KNPPB, Bendera  Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora (BK).  Acara pelantikan diiringi Lagu Hai Tanah-ku Papua.
Sedangkan 5 Sumpah Janji Ikrar Pemuda yang dibacakan yakni, pertama, kami KNPP berjanji akan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berjanji akan setia dengan negara Republik Papua Barat, ketiga berjanji akan memegang teguh Undang-undang 1 juli 1971, keempat berjanji akan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat, kami KNPP berjanji akan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh bangsa dan Negara.
Theopilus dalam sambutanya mengatakan, pelantikan ini, karena pemuda merupakan tulang punggung Negara yang memberikan semangat juang bagaikan obor yang menyala-nyala, memiliki  jiwa Patriotisme, merangkul pemuda/pemudi yang ada di NRPB. “Ini merupakan sejarah bagi kita NRPB, kita bukan bangsa yang miskin, akan tetapi pelantikan kita sudah tunjukkan kepada Negara bahwa kita adalah orang yang berjuang dengan susah payah, yang hidup hanya dari keladi dan tanpa membiayai perjuangan itu,”ungkapnya dalam upacara pelantikan KNPPB di Kampung Singgri wai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Rabu, (14/11).
Untuk itu, Theo menekankan kepada badan pengurus yang baru saja dilantik itu untuk harus berani mempertahankan negaranya tanpa pamrih.  
Disamping itupula, dia berpesan untuk tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan anarkhis  yang menyia-nyiakan perjuangan Republik Papua Barat. “Jika terpengruh, maka ada tindakan kriminalitas dan akhirnya perjuangan tidak bisa tercapai. Mari kita jaga  tanah Papua ini karena kita masih berada di dalam negara Indonesia, sehingga kita sudah saatnya memberikan pengakuan secara penuh untuk harus keluar dari NKRI.
Lanjut Theo, dirinya mengajak kepada seluruh rakyat Papua utnuk bersama-sama mendukung perjuangan ini. Pemuda dimana saja, mari serukan secara bersama-sama sesuai apa yang disampaikan pimpinan, Yance Hembring selaku Ketua OPM  (Organisasi Papua Merdeka) yang kini dijadikan sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat 
Dimana, sejak 24 September 2012 lalu, Yance Hembring sudah berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Presiden RI, Susilo Bambang  Yudhoyono guna membicarakan masalah Republik Papua Barat di PBB .  “Kita dukung perjuangan ini sampai pada titik akhir ,” tandasnya.
Sementara itu, kepada wartawan, Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat negara Republik Papua Barat, mengungkapkan dibentuknya Komite Nasinal Pemua Papua ini, karena mereka telah memiliki Negara berdasarkan undang-undang Institusi 1 Juli tahun 1971.
“Dengan dasar hukum inilah, kami bisa bentuk KNPPB ini, mereka adalah harapan bangsa, mereka adalah tulangg punggung Negara Repbulik Papua Barat untuk menunjang segala aktifitas Papua merdeka yang selama telah berjuang,” katanya.
Agustinus menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada Republik Papua Barat untuk memisahkan diri. “Memang, dulunya kita organisasi Papua Merdeka yang disebut, OPM, namun pada tanggal 26 November 2009 lalu, OPM telah dilebur menjadi Administrasi Negara Repoblik Papua Barat,” ujarnya lagi.
Disinggung dalam pelantikan ini, ada Bendera Bintang Kejora dan Bendera Merah Putih, jawab Agustinus, alasan dikibarkan bendera merah putih karena sementara penguasa tunggal masih republic Indonesia dan belum ada penyerahan secara resmi.
“Jadi, ini ada tahapan dimana, Yance Hembring sedang berjuang di PBB. Ada, tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk harus pisah dari NKRI ini, seperti Belanda dengan Indonesia melaksanakan penyelesaian di Denhak. Jadi, penyelesaian itu langsung di PBB, begitupula Negara Rerpublik Papua Barat Indonesia menyerahkan Negara ini di Jayapura pada tahun 2013 mendatang,” tegasnya. 
Dikibarkannya Bendera Merah Putih dalam pelantikan dimaksud, karena Bangsa Indonesia yang sudah membina NRPB, disamping itu juga belum  resminya penyerahan NRPB dari Repoblik Indonesia. Penyerahan nanti, akan disaksikan oleh seluruh dunia Internasional, sebab masalah Negara kami telah diselesaikan secara hukum,” paparnya.
Soal penyelesaian hukum hingga berdirinya Repbulik Papua Barat, lanjut dia, bahwa tahapan telah digugat Indonesia melalui Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura yang digugat oleh Yance Hembring, seperti Soekarno mengugat Indonesia-Belanda, demikian pula Papua Barat menggugat Indonesia. (nls/don/l03)

Sumber: bintangpapua.com



Posted in: | Friday, November 16, 2012

BK saat dikibarkan oleh warga New Zealand
 (indonesiahumanrights.org.nz)

Jayapura, (13/11)—Untuk kedua kalinya, dua pemerintah lokal di Sidney — Leichhardt dan Marrickville — akan mengibarkan bendera Papua Barat, Bintang Kejora (BK) di balai kota mereka, sebagai bentuk simpati dua kota tersebut terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka.
Pengibaran BK rencananya akan dilakukan di Balai Kota dua pemerintahan lokal tersebut. Namun pengibaran BK akan dilakukan pada tanggal 30 November, mengingat tanggal 1 Desember jatuh di hari Sabtu yang merupakan hari libur. Seperti tahun lalu, pengibaran BK ini sendiri merupakan prakarsa Australia West Papua Association (AWPA). Joe Collins, Spokeperson AWPA telah berkirim surat kepada pemerintah kota Leichhardt pada tanggal 27 September mengenai pengibaran BK di balai kota Leichhardt. Dan pemerintah kota Leichhardt telah memberikan jawaban mengenai kesediaan mereka.
“Terima kasih untuk surat anda (Joe Collins-Red) kepada Walikota dan General Manager tanggal 27 September 2012, tentang pengibaran bendera Papua Barat di Leichhardt Town Hall. Rapat Dewan telah memutuskan untuk mendukung permintaan Anda untuk mengibarkan bendera “Morning Star” di Leichhardt Town Hall pada tanggal 1 Desember 2012. Bisakah kita melakukannya pada pukul 8:00, Jumat 30 November?” demikian jawaban pemerintah kota Leichhardt atas permintaan AWPA, yang tertera dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com (13/11). Jawaban dan dukungan pemerintah kota Leichhardt ini sendiri sudah diberikan sejak tanggal 23 Oktober.
Disebutkan dalam rilis tersebut, BK akan dikibarkan di balai kota Leichhardt, hari Jumat, 30 November 2012, pukul 08.00 wakti setempat. Sedangkan di balai kota Marrickville, BK akan dikibarkan pukul 11.30, waktu setempat, ditanggal yang sama.
Tahun lalu, dua pemerintah lokal di Sidney ini, Leichhardt dan Marrickville, mengibarkan bendera Papua Barat di balai kota mereka, tepat 1 Desember 2011. “Ini sebagai bentuk solidaritas pada rakyat Papua Barat,” demikian tertera dalam rilis AWPA, saat itu. (Jubi/Victor Mambor)

sumber: jubi
Posted in: , | Tuesday, November 13, 2012

Music (Suara Kriting)

Followers