Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News


Tuan Benny Wenda
London, KNPBnews – Seruan berikut dikeluarkan oleh pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda di London  agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Sumber resmi situs www.freewestpapua.org.

KAMI TIDAK AKAN MEMILIH !
Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih di pemilu ini. Mengapa ?

Hari ini secara ilegal Papua Barat diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kemerdekaan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu disaat pendudukan brutal di Indonesia diatas tanah kami terus berlangsung.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kita dan rakyat kita diteror. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun Kami telah mati untuk kebebas kita.

Pada tahun 1969, Indonesia mengancam 1024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat semata-mata didasarkan pada iven ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menyeruhkan untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!
Saya meminta semua Organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan mereka ditipu Indonesia.

Saudari terkasih dan saudara-saudara, orang tua saya tercinta,  dunia sedang berdiri untuk air mata dan penderitaan kita. Anggota-anggota Parlemen di seluruh dunia sedang melobi Pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat terus menyeruhkan bagi masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum anda akan bertindak?

Silahkan mendengar seruan kami :

i) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami;

ii) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat;

iii) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia.

iv ) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.

Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Netherland New Guinea apakah ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami tentang sumber daya alam Indonesia. PBB memberi Indonesia dan mengkhianati kami dan Tanggung Jawab atas kemerdekaan kami. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – berikan kami referendum pada kebebasan kami.

Kemudian kita akan memilih !

Benny Wenda
Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Kemerdekaan dari pengasingan Inggris

Sumber :  www.knpbnews.com
Posted in: | Sunday, March 16, 2014
HIMBAUAN UMUM

Pace, Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang Papua to ? lebih 
baik tong tidak usa ikut pilpres Mengapa kita boikot pilpres 2014 ? 
pemilihan Pilpres 2014 adalah ancaman bagi orang papua Barat . 
Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah ilegal karena status politik Papua
 Barat dalam NKRI belum Final. Harus boikot dan solusinya REFERENDUM. 
Kami rakyat Papua Barat bukan orang Indonesia ras melayu melainkan kami 
Bangsa Papua Barat Ras Melanesia beda dengan orang Indonesia baik secara
 fisik maupun non fisik dan juga letak wilayah serta geografis beda 
jauh.

Selama 52 tahun hidup bersama Indonesia. Setiap 5 tahun kita ikut 
pemilihan Persiden DPRRI DPD & DPR namun, orang asli Papua tetap 
miskin & melarat diatas kekayaan alam yang melimpah. Tong pu 
mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh, 
mol-mol besar dan kios, tempat jualan di pasar milik orang pendatang.

Selain itu yang naik persiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa ke
 TPS. Ingat sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak sadar 
bahwa, 5 menit kita gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5 tahun. 
Pemilihan persiden ancaman bagi rakyat Papua Barat, sebab yg calon 
persiden semua Militer WIRANTO Pernah membunuh Ribuan orang di Biak pada
 tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan kopasus yang Pernah melakukan 
Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya wamena Papua Barat 
Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Ach dan Juga Timor
 Leste.

Yokowi alias Joko Widodo, menjadi persiden berarti semua kebijakan 
pemeritahan dan pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum 
mengetahui kondidisi di Papua . Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP 
yang ketua umumnya adalah Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H
 Eluay .

Kemudian AB alias Abrusal Baggiri, menjadi persiden maka semua 
sumberdaya alam yang ada di Papua akan diexploritasi untuk kepentingan 
Negara, seperti saat ini kita lihat PTPI di Timika. Oleh sebab itu semua
 kebijakan dan program termasuk Pilperes ILEGAL Hasil Pepera 1969 yang 
Indonesia klaim bahwa, status politik Papua sudah final dalam NKRI 
merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab itu Selama Rakyat Papua belum
 menentukan nasib sendiri (Self Determination ) secara bebas melalui 
mekanisme internasional, maka pilpres 2014 harus boikot dan solusinya 
REFERENDUM 
 Pace, Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang Papua to ? lebih baik tong tidak usa ikut pilpres Mengapa kita boikot pilpres 2014 ? pemilihan Pilpres 2014 adalah ancaman bagi orang papua Barat . Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah ilegal karena status politik Papua Barat dalam NKRI belum Final. Harus boikot dan solusinya REFERENDUM. Kami rakyat Papua Barat bukan orang Indonesia ras melayu melainkan kami Bangsa Papua Barat Ras Melanesia beda dengan ora...ng Indonesia baik secara fisik maupun non fisik dan juga letak wilayah serta geografis beda jauh.

Selama 52 tahun hidup bersama Indonesia. Setiap 5 tahun kita ikut pemilihan Persiden DPRRI DPD & DPR namun, orang asli Papua tetap miskin & melarat diatas kekayaan alam yang melimpah. Tong pu mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh, mol-mol besar dan kios, tempat jualan di pasar milik orang pendatang.

Selain itu yang naik persiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa ke TPS. Ingat sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak sadar bahwa, 5 menit kita gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5 tahun. Pemilihan persiden ancaman bagi rakyat Papua Barat, sebab yg calon persiden semua Militer WIRANTO Pernah membunuh Ribuan orang di Biak pada tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan kopasus yang Pernah melakukan Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya wamena Papua Barat Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Ach dan Juga Timor Leste.

Yokowi alias Joko Widodo, menjadi persiden berarti semua kebijakan pemeritahan dan pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum mengetahui kondidisi di Papua . Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP yang ketua umumnya adalah Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H Eluay .

Kemudian AB alias Abrusal Baggiri, menjadi persiden maka semua sumberdaya alam yang ada di Papua akan diexploritasi untuk kepentingan Negara, seperti saat ini kita lihat PTPI di Timika. Oleh sebab itu semua kebijakan dan program termasuk Pilperes ILEGAL Hasil Pepera 1969 yang Indonesia klaim bahwa, status politik Papua sudah final dalam NKRI merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab itu Selama Rakyat Papua belum menentukan nasib sendiri (Self Determination ) secara bebas melalui mekanisme internasional, maka pilpres 2014 harus boikot dan solusinya REFERENDUM.
 
SUMBER: FB
Posted in: , , , |




Fak-fak- Komunitas Kaum Pribumi Papua  Melakukan Aksi Damai Ditempat, dengan Thema, “ OTSUS PLUS BUKAN SOLUSI BERMARTABAT UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA ”. dengan bersuara dengan hati untuk keadilan. Aksi tersebut dilakukan diberbagai Kampung di Wilayah Bomberay West Papua  Hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014 Kemarin Pukul 08.00 (Pagi) – Selesai. Berjalan aman.

Tujuan sasaran aksi kali ini,  Kegiatan bermaksud untuk menegaskan eksistensi kaum pribumi di atas tanah leluhurnya, yakni Tanah West Papua. Pertama Menyuarakan ketidakadilan yang memarjinalkan kaum pribumi. Kedua Membangun eksistensi kaum pribumi agar tidak terus dijadikan obyek dalam segala bentuk kepetingan. Dan Ketiga Mendorong solidaritas, simpati dan empati dalam upaya penyelesaian konflik multi dimensi secara damai dan bermartabat.

Kemudian Pernyataan Sikap yang diterima Media ini, menyatakan bahwa ”Konflik multidimensi di atas tanah leluhur West Papua, telah memarjinalkan kaum pribumi West Papua menuju pemusnahan selama 50 Tahun lebih. Untuk tidak punah dari atas tanah leluhurnya sendiri, maka kaum pribumi Mbaham Matta di Wilayah Bomberay mendorong aksi Solidaritas Rakyat Anti Ketidak Adilan.

Dengan merefleksi sejarah kelam anegsasi wilayah geografis Tanah leluhur West Papua melalui rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang manipulative dan tidak bermartabat untuk mencaplok West Papua ke dalam Wilayah administrative Negara Indonesia, telah menggoreskan catatan kelam kejahatan terhadap kemanusian.

Cadangan Sumber Daya Alam (SDA) West Papua yang mengiurkan, membuat kaum kolonialis jadi kalap mata. Demi kepentingan ekonomi dan politiknya (kolonialis), segala cara keji digunakan untuk memanipulasi Hak – Hak Dasar Kaum Pribumi Papua di atas tanah lelurnya sendiri. Ironisnya, puluhan tahun jeritan tangis penderitaan rakyat bangsa Papua di ujung bumi seakan tidak terdengar dan terabaikan, sebaliknya seluruh Sumber Daya Alam (SDA) nya menjadi perburuan Negara – Negara di dunia, bahkan untuk kebutuhan pernapasan manusia di planet bumi ini, hutan Papua mejadi tumpuan produsen oksigen. Pertanyaannya, dosa apa yang menyebabkan sehingga dunia menjadi enggan bersuara dan bertidak untuk mendengar dan mengahiri pederitaan kaum pribumi West Papua ???

Untuk menjawab terbungkamnya jeritan penderitaan kaum Pribumi West Papua dan menggugah nurani bagsa – bangsa di dunia demi mengakhiri jalan panjang pederitaan kaum pribumi Papua, maka Kaum Pribumi Mbaham Matta (KOMBANT) di Wilayah Bomberay West Papua menyerukan ;
Kaum Pribumi West Papua – Rakyat Bangsa Papua Barat, untuk :
1.    Konsulidasi menyeluruh kaum pribumi West Papua.
2.    Mobilisasi kaum pribumi West Papua untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai program kolonialis yang menindas.

Pemeritah Indonesia, untuk :
1.    Berhenti dari berbagai upaya sepihak untuk memaksakan pelaksanaan Otonomi Khusus Plus (Undang  Undang Pemeritahan Papua) yang hanya akan melahirkan konflik baru di West Papua.
2.    Berhenti dari pendekatan militeristik dengan metode operasi intelegen melalui konsep Opersi Khusus (OPSUS) Terpadu. Operasi Khusus yang digelar melalui sayap sipil dengan modus operasi Strategi Serangan Sosial (SANSENSOS) dan sayap militer dengan modus operasi senyap atau operasi terselubung yang sedang menelan korban rakyat sipil di West Papua.
3.    Membuka diri dalam upaya penyelesaian konflik berkepanjangan di West Papua sesuai mekanisme dalam praktek hukum internasional.

Masyarakat Internasional, Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk :
1.    Membangun solidaritas Internasional untuk mendorong penyelesaian konflik West Papua
2.    Mendesak pemerintah Indonesia untuk megupayakan penyelesaian konflik sesuai mekanisme dalam praktek hukum internasional.

Fakfak – Bomberay, 13 Maret 2014
“ Untuk Dan Atas Nama Kaum Pribumi West Papua “
K   O   M   B   A   N   T
Solidaritas Rakyat Anti Ketidakadilan

sumber: Umaginews

Perss Release Komite Kota AliansiMahasiswa Papua ( AMP) Yogyakarta,13 Maret 2014
HakMenentukanNasibSendiriSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua
Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlaibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua. Perudingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Den hag Belanda hingga Perjajian New York 15 Agustus 1962 tidak perna melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno  kumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu. 
1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi walayah Papua kepada pemerintah indoensia untuk mempersipakan pelaksanaan PEPERS sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962.Dengan adanya penyerahana dministrasi wilaya Papua kepada pemerintah Indonesia, pemerintah ndonesia    mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dariJawa ke Papua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto.  Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.
Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh prokemerdekaan negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.
Berdasarkan kenyataan itu,  Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika dan Indonesia untuk segera; 
  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menetukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
  2. Tarik Militer ( TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari Seluruh Tanah Papua
  3. Hentikan Ekspolitasi dan Tutup Semua Perusahaan Milik Imperialisme : Freeport, BP, LNG Tanguh, Corindo, Medco, Antam dll.
Demikian pernyataan sikap politk ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat  Papua.
Yogyakarta, 13 Maret 2014
Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta
Koordinator Aksi
Aby D
Posted in: , , , | Thursday, March 13, 2014
Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak  menguasai wilayah , West Papua telah menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di  maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan eksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia bekeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah disatukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi SDA akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan  pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa, sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan standar-standar dan prinsip-prisip hukum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.

Saatnya dunia mendengar West Papua, melihat West Papua dan bicara untuk West Papua. Saatnya dunia mendesak PBB bertanggung jawab atas sengketa wilayah West Papua yang belum selesai dibawah hukum internasional. Saatnya PBB menggelar referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

Victor Yeimo [KETUA KNPB]


Posted in: |

APARAT KEPOLISIAN MEMBLOKADE AKSI DEMO GEMPAR
Polda papua terus menerus membungkam ruang demokrasi di papua barat, hak rakyat Papua Barat untuk berexpresi dan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat undang-undang pasal 28 tahun 1998 tentang hak setiap orang menjampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun secara tertulis.
hak menyampaikan pendapat di muka umum sudah menjamin oleh hukum Internasional berdasarkan deklarasi Universal DUHAM pada tanggal 10 Desemebr 1984 oleh Peserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) . Indenesia salah satu Negara yang ikut menandatangani Piagam PBB tentang hak setiap orang untuk berkumpul berserikat secara kelompok maupun secara individu.

Selain  negara indonesia salah satu negara yang menganut sitem demokrasi namun perakter berdemokrasi Papua benar benar dibungkam dengan refresif militer.
Jika polda Papua terus membunggam ruang demokrasi di Papua berati secara tidak langsung polda papua mengkampanyekan bahwa orang Papua Barat adalah bukan bagian darai NKRI. oleh sebab itu rakayat Papua barat segera moblisasi umum untuk Boikot Pilpres 2014, karena pemilihan persiden Otonomi Plus tidak menyamin keselamatan dan nasib masa depan bangsa Papua Barat, solusi bagi bangsa Papua Barat adalah referendum

Pembungkaman ruang dipapua barat dengan kekuatan militer mengancam orang papua berexpresi dalam ruang demokrasi,  dan juga pembungkaman ruang demokrasi di papua Barat berarti kegaagalan Pemerinta untuk membaaangun orang Papua. sebab negara demokrasi pemerintahan harus dikntrol oleh mahasiswa maupun rakyat dalam bentquk demontrasi maupun mimbar bebasa namun, demolkrasi terus dibungkam hal ini menandakan bahawa pemerintah kagal membangun orang Papua segera Referendum di Papua.
Berikut adalah poto-foto aksi demo Gempar diblokade oleh Polda Papua.






























Posted in: , | Wednesday, March 12, 2014
Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )
Yogyakarta (12/03/2014 - Guna menyikapi berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembungkaman ruang demokrasi yang terus menerus dilakukan oleh aparan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua selama ini, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi penyikapan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari kamis (14/03/2014) di Yogyakarta.
Selain menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Papua, AMP juga akan menyuarakan "Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat", sebab menurut AMP Hak Menentukan Nasib Sendiri merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk penyelesaian permasalahan Papua.
Telius selaku Sekertaris AMP Komite Kota Yogyakarta ketika dihubungi menyatakan bahwa "kami menggerlar aksi ini untuk menyikapi segalah bentuk penggaran HAM dan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di Papua, Indonesia dengan kekuatan militernya selalu melegalkan segalah cara untuk melindungi kepentingan investor asing yang tidak pernah memperhatikan kehidupan orang asli Papua yang memiliki hak atas segalah kekayaan alam yang ada di Papua", tegas Telius. 
Selain itu, menurut Telius "aksi kali ini juga sebagai bagian praktek yang akan dilakukan oleh kader-kader/anggota AMP yang baru saja menyelesaikan Pendidikan Politik (DIKPOL) beberapa hari yang lalu",kata telius.[rk]
Sumber :  www.papuapost.com
Posted in: , , , |

 

Ilustrasi, massa aksi KNPB dengan spanduk "Referendum". Foto: knpbnews.com
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Ancaman boikot Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pilpres 2014 ditebarkan Gerakan Mahasiswa, Pelajar dan Rakyat (GempaR) Papua. Pernyataan itu berulang kali diungkapkan para orator saat aksi damai di depan gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena, Jayapura, Selasa (11/3/2014) kemarin.

"RUU Otsus Plus yang sedang dipaksakan itu kalau tidak segera dihentikan, kami siap boikot Pemilu 2014," ujar Alvarez Kapisa disambut tepuk tangan massa aksi.

Orator lain pun menyinggung wacana tersebut. Mereka dengan nada tinggi, karena jengkel sikap aparat keamanan menghalangi rencana aksi, menyesalkan berbagai tindakan negara melalui aparatusnya membungkam ruang demokrasi bagi Rakyat Papua Barat.

"Tidak usah ikut Pemilu saja, trada untung juga bagi bangsa Papua Barat. Itu ancaman besar bagi kitorang," ujar salah satu orator.

Kata dia, keberadaan NKRI di Papua Barat ini ilegal. "Status politik Papua Barat dalam NKRI belum final. Kitorang boikot saja dan referendum solusinya bagi masa depan Papua Barat," lanjutnya.
Tak sebatas ucapan, ancaman boikot tertera dalam satu pamflet yang dibawa massa aksi. Di kertas putih itu tampak tulisan "Boikot Pemilu 2014".

Penegasan sama dibacakan Yason Ngelia dalam pernyataan sikap GempaR Papua sebelum mengakhiri aksi yang rencana sebelumnya akan dipusatkan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui juru bicaranya, Wim Rocky Medlama pada Kamis (20/2/2014) menegaskan siap mengajak semua komponen rakyat di tanah Papua boikot Pemilu 2014.

Bagi KNPB, pilihan boikot itu bagian dari sikap Rakyat Papua Barat yang tidak mengakui kekuasaan pemerintah Indonesia atas seluruh wilayah Papua Barat.

Tangal 4 Februari 2014, Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dari dalam penjara Abepura, menyatakan tiga poin terkait Pemilu 2014. Pertama, Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua.

Kedua, Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum.

Ketiga, Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.

"Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional," demikian Victor Yeimo sebagaimana dirilis knpbnews.com.

Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit (KMPB) juga sependapat. Melalui koordinatornya, Mully Wetipo, isu boikot dipertegas dengan statemennya pada pawai pelestarian budaya Papua di gapura kampus Uncen Waena, Senin (17/2/2014).

Diwawancarai wartawan di Perumnas III Waena, kemarin siang, Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare menanggapi wacana boikot tersebut tidak mewakili seluruh rakyat di Provinsi Papua.

Kata Kapolresta, "Saat ini belum waktunya mahasiswa sosialisasikan Golput atau boikot Pemilu kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kapolresta bahkan menyatakan akan ambil sikap tegas jika ada pihak tertentu mengajak atau menghasut beberapa orang atau rakyat di Papua memilih memboikot Pemilu. Karena, kata dia, hal itu melanggar aturan di negara ini.

"Yang hasut atau ajak bisa diproses hukum," ujarnya sembari menilai wacana itu hanya gertakan belaka.

Di mata Alfred Papare, mahasiswa Papua adalah calon pemimpin masa depan. Maka, ia berpesan, mahasiswa rajin belajar termasuk belajar berdemokrasi dengan ikut mengambil bagian dalam menyukseskan Pemilu 2014. (SYO/MS)

Sumber :  www.majalahselangkah.com
Posted in: , , |

OCEANIA INTERRUPTED, DARI BANGSA MAORI UNTUK PERJUANGAN BANGSA PAPUA BARAT


Jayapura, 9/3 (Jubi) – Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland.
Aksi Oceania 
Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania 
Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi yang disebut Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua ini dilakukan oleh 14 orang perempuan Maori, yakni Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Leilani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, Elyssia Wilson-Heti.
Aksi ini, menurut salah satu penampil, dilakukan sebagai intervensi publik dalam Festival Pasifika ini, untuk memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
Aksi Oceania 
Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania 
Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
“Mulut kami yang ditutup dengan bendera Bintang Kejora adalah simbol pembungkaman di Papua Barat.” kata Marama Davidson, salah satu penampil, kepada Jubi. Minggu  (9/3) melalui sambungan telepon.
Keempatbelas perempuan Maori ini memang menutup mulut mereka dengan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil dan mengenakan pakaian adat Maori.
“Kebebasan kami sebagai orang Māori dan perempuan Pasifik di Aotearoa, Selandia Baru terikat dengan saudara-saudara Pacific kami di Papua Barat.” tambah Julie Wharewera-Mika, penampil lainnya.
Menurut Julie dan Marama, tangan mereka yang terikat melambangkan terkekangnya kebebasan rakyat Papua Barat.
Dalam aksi ini, para penampil hanya bergerak secara minim dan tanpa suara. Ini untuk melambangkan kurangnya kebebasan berekspresi dari pendapat politik, kurangnya akses ke sumber daya yang adil dan merata, kurangnya akses ke media yang bebas dan independen yang dialami rakyat Papua Barat. Sementara tubuh para perempuan Maori ini dihiasi dengan warna hitam untuk merayakan eksistensi perempuan sekaligus sebagai simbol berkabung.
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika - Free West 
Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West dilakukan Sabtu, 8 Maret kemarin di Western Springs Lakeside Park, Auckland. Ribuan orang datang ke Auckland untuk menyaksikan Festival Pasifika yang dipusatkan di Western Springs Lakeside Park. (Jubi/Victor Mambor)
Posted in: , , |
Ev. Epinus Magal, S.PAK di kamar Jenazah Karitas

Armarhum Yoen Wandagau di kamar Jenazah Karitas

Timika-KNPBNews, Tadi siang Jam, 01.00 WTP (Waktu Timika Papua) 2 (dua) warga sipil masyarakat Amungme di tembak mati oleh Militer Republik Indonesia, di Jl. Trans Timika-Paniai, di kampung Iwaka, Distrik Kuala Kencana, Timika-Papua diantaranya ialaha Ev. Epinus Magal, S.PAK, dan Yoen Wandagau.
DUA YANG DITEMBAK MATI, TIGA YANG LUKA BERAT KENAH PELURUH DAN DI RAWAT DI KLINIK KUALA KENCANA
Anak dari Pdt. Sem Magal Gembala Sidang Gereja Kemah (KINGMI) Jemaat Imanuel Waa, Tembagapura dan anaknya Ev. Epinus Magal, S.PAK ialah Gembala Sidang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Jemaat Sinai Jl. Hasanudin Irigasi-Timika, Papua Barat. Alumi STT Medan, di tembak mati oleh Militer Republik Indonesia (TNI/POLRI) di Timika, sedangkan Yoen Wandagau adalah seorang anggota jemaatnya.
Kepada KNPBNews ini Pdt. Hengki Magal Sekertaris Gereja Kemah Injil (KINGMI) Klasis Tembagapura juga yang adalah bapak adiknya, menjelaskan kronologis singkatnya adalah sebagai berikut: Sekitar jam, 08.00 armarhum Ev. Epinus Magal, S.PAK naik ke Iwaka untuk mengunjugi beberapa anggota Jemaatnya Gereja Kemah Injil (KINGMI) Jemaat Sinai Irigasi-Timika yang sedang berperang di sekitar lokasi pertikaian di Iwaka, Pertikaian antara beberapa masyarakat Moni/Amungme dan Dani tentang senketa tanah di Iwaka.
Lanjut Pdt. Hengki, “ Tadi pagi jam, 07.00 sekelompok Dani bunuh Kwein Yawame jadi masyarakat Moni/Amungme juga turun menyerang kelompok Suku Dani tapi masyarakat Dani mereka posisi mundur yang berhadapan adalah Polisi dengan Brimob, jadi mereka (polisi/brimob) mereka tembak kearah mereka.” Terangnya.
Tambahnya juga bahwa, “yang kenah tembak ini ada 5 (lima) orang diantaranya ialah 2 (dua) ditembak mati dan 3 (tiga) yang luka-luka berat kenah tembakan. 3 (tiga) yang ditembak ialah 1.Nokolek Abugau 2.Okto Dimpau dan yang ketiga masih lupa namanya.” Katanya.
Hengki Magal alummi Sekolah Teologi Atas Kejuruan (STAK) Levinus Rumaseb Moanemani, Kab. Dogiyai ini juga  menceriterakan bahwa, “Jenazah kedua korban yang mati ditembak di larikan di Rumah Sakit Karitas dan ketiga orang yang kenah tembakan dan luka-luka berat ini dilarikan ke Klinik Kuala Kencana untuk mendapat perawatan.” Dengan nada sedih.
Pantauan KNPBNews, bahwa sekitar jam, 3.00 WTP (Waktu Timika Papua) kedua jenazah korban atas nama Ev. Epinus Tabuni dan Yoen Wandagau tiba di Rumah Sakit Karitas dan mereka amankan jenazahnya di kamar Jenazah untuk tunggu proses operasi agar mengeluarkan peluruh yang tersarang dalam masing-masing tubuh mereka berdua.
Sekitar jam, 15.00 WTP (Waktu Timika Papua) Pantauan KNPBNews, Pdt. Deserius Adii, S.Th, muncul dengan muka sedih dan setelah itu beliau memberikan penghormatan terakhir kepada kawannya sekalipun segala gabungan Militer kawal jenazah. Menurut Pdt. Deserius Adii, S.Th, alasan memberikan penghormatan terakhir karena perang suku yang biasa terjadi disekitar Irigasi-Timika dengan kasus tanah itu biasa komunikasi dengan armarhum “saya sangat kehilangan kawan sekerja Allah, diladang Tuhan, kami biasa komunikasi kalau ada apa-apa dengan umat dia (armarhum) dengan umat saya.” Dengan nada bijak dan sedih.
Setelah itu Pdt. Deserius Adii, S.Th. ketemu dengan Kapolres Mimika, AKBP. Yeremias Romtini, M.Si. didepan kamar pintu jenazah dan Pdt. Adii Tanya ke kapolres bahwa, selamat malam pak kapolres, pak apakah peluruh masih ada dalam tubuh atau tidak? Jawab Kapolres, “ iya ada jadi kita kasih pindah jenazah ke UGD untuk foto untuk dokter pastikan peluruh bersarang dimana, agar dokter operasi untuk dikeluarkan peluruhnya.” Kata kapolres Rontini dengan nada tenang.
Selanjutnya sekitar 7.15. jenazah di bawa keluar ke UGD untuk di foto dan setelah di foto itu sekitar jam, 7.55 untuk dibawa kembali ke kamar jenazah untuk proses Operasi dilakukan, selanjutnya pukul 8.00 pihak keluarga korban dan beberapa Hamba Tuhan rapat untuk masuk mengawasi selama operasi dan keluarga putuskan akan masuk mewakili keluarga 2 (dua) orang dan mewakili pelaku 1 (satu) orang dan mewakili Pimpinan Gereja 1 (satu) orang dan mewakili keluarga Pdt. Hengki Magal yang masuk dan bapak Yulian dengan mama satu dan mewakili gereja Pdt.Deserius Adii,S.Th mewakili gereja.
Setelah itu  tim medis dengan keempat orang saksi masuk dalam kamar jenazah untuk operasi tapi dengan alasan apa tidak tahu kepolisian dan para medis menyuruh Pdt.Deserius Adii,S.Th disuruh keluar dari ruangan operasi itu.
Media Online KNPBNews ini menemui Pdt.Adii dan bertanya kenapa pa keluar Adii menjawab dengan wajah menyesal  berkata “tidak papa, polisi dan medis suruh keluar. Dan lanjutnya “Saya datang dan masuk untuk menyaksikan kawan seperjuangan dalam pelayanan ini ditembak dan saya mau saksikan proses pengeluaran peluruh itu tetapi mereka suruh keluar.” Ucapnya.
Pantauan KNPBNews juga bahwa yang melakukan proses pengeluaran adalah dokter yang berpakaian polisi dan polisi itu juga mengaku dia ini biasa ditugaskan diWamena dan baru dia tugas di Rumah Sakit Karitas. Masyarakat Papua Waspada ke Karitas karena dokter militer yang jaga juga di Rumah Sakit Karitas. Kalau begitu setiap hari orang Papua di Karitas mati terus itu ada apa dibalik itu? Ada apa dibalik mama-mama yang mengandung anak belum waktunya untuk melahirkan disuruh operasi? Ketahuan kelakuan Ruma Sakit Karitas.
Sekitar Jam, 10.00 (WTP) Waktu Timika Papua berhasil mengeluarkan peluruh yang bersarang dalam tunuh Arm. Ev. Epinus Magal, S.PAK yang terkenah di tulang rusuk kanan dan bersarang didalam jantung hati, sedangkan Arm. Yoen Wandagau terkenah peluruh di otak dan tembus keluar peluruhnya. Dan jenazahnya mala mini akan dibawa naik ke tempat Iwaka.
Berikut Foto-Foto

Saat Sedang Foto untuk melihat peluruh tersarang di bagian tubuh 
mana
Saat Sedang Foto untuk melihat peluruh tersarang di bagian tubuh mana
Hamba Tuhan pimpin doa sebelum Operasi untuk keluarkan Peluruh
Hamba Tuhan pimpin doa sebelum Operasi untuk keluarkan Peluruh
Armarhum Ev. Epinus Magal, S.PAK di kamar jenazah karitas
Armarhum Ev. Epinus Magal, S.PAK di kamar jenazah karitas
 Armarhum Yoen Wandagau di kamar Jenazah Karitas

Armarhum Yoen Wandagau di kamar Jenazah Karitas
Sumber :  http://knpbnews.com/?p=3719

Followers